Intervensi Besar dan Perjuangan Kedaulatan

Sejarah Eropa Timur dan Eurasia modern selalu mencatat kisah negara-negara yang berjuang menemukan kedaulatan di tengah tekanan kekuatan besar. Dari Hongaria 1956, Cekoslowakia 1968, hingga Ukraina sekarang, pola intervensi militer dan politik muncul berulang kali ketika reformasi dianggap mengancam penguasa.

Hongaria 1956 menjadi babak awal yang mengguncang dunia. Rakyat menuntut kebebasan politik dan ekonomi dari pemerintahan komunis yang didukung Uni Soviet. Protes meluas ke seluruh kota, terutama Budapest, menandai gelombang ketidakpuasan yang serius terhadap otoritarianisme.

Awalnya, pemerintah Hongaria sempat mundur. Rakyat berhasil mengambil alih sebagian wilayah kota, menguasai jalanan, dan melancarkan demonstrasi besar. Semangat perlawanan rakyat menggema, memberi harapan bahwa reformasi mungkin berhasil.

Uni Soviet merespons dengan cepat dan brutal. Sekitar 200.000 tentara dan 4.000 tank dikirim ke Budapest untuk memulihkan kendali. Perlawanan rakyat berhasil dipadamkan, ribuan tewas, dan puluhan ribu melarikan diri ke negara tetangga.

Dari Hongaria, pesan Soviet jelas: setiap reformasi yang menentang struktur blok Timur akan ditindak tegas. Tindakan ini menghentikan reformasi lokal sekaligus memperkuat kendali ideologis di seluruh satelitnya.

Dua belas tahun kemudian, giliran Cekoslowakia menghadapi ujian serupa. Pada 1968, Alexander Dubček meluncurkan “Musim Semi Praha,” kebijakan sosialisme dengan wajah manusia. Reformasi ini memberi kebebasan pers, desentralisasi ekonomi, dan hak politik lebih luas.

Uni Soviet awalnya menggunakan tekanan diplomatik untuk menghentikan reformasi. Namun ketika Dubček tetap melanjutkan programnya, Moskow memilih jalur militer. Pakta Warsawa mengirim sekitar 200.000 tentara dengan ribuan tank ke Praha pada Agustus 1968.

Tidak ada perlawanan militer besar. Rakyat melakukan demonstrasi damai dan sabotase kecil, namun tentara Pakta Warsawa mampu menguasai ibu kota. Dubček digulingkan dan kebijakan reformis dibatalkan. Era normalisasi ketat pun dimulai.

Dari invasi ini lahir Doktrin Brezhnev, yang menyatakan bahwa Uni Soviet memiliki hak campur tangan militer bila sosialisme di satelitnya terancam. Doktrin ini menjadi landasan penindasan ideologis di blok Timur hingga dekade berikutnya.

Kasus Ukraina sejak 2014 hingga invasi besar 2022 menunjukkan paralel modern. Ukraina, negara merdeka, bergerak menjauh dari Rusia dan mendekati Barat. Revolusi Maidan memicu aneksasi Krimea dan konflik di Donbas, yang kemudian meningkat menjadi perang penuh pada 2022.

Meskipun Ukraina bukan satelit Uni Soviet, motif intervensi mirip: kekuatan besar menolak pergeseran politik yang mengancam kepentingan strategisnya. Perbedaan utama adalah norma hukum internasional dan opini global lebih berperan, walau konflik tetap brutal.

Dampak intervensi militer selalu terasa luas. Rakyat menjadi korban kekerasan, trauma sosial, dan kerusakan ekonomi yang bertahan puluhan tahun. Kota dan infrastruktur penting sering hancur, meninggalkan jejak ketidakstabilan lama setelah konflik.

Generasi muda di negara-negara tersebut tumbuh di tengah kekacauan. Mereka menyaksikan runtuhnya institusi, perubahan politik yang tiba-tiba, dan pembatasan kebebasan, sehingga membentuk pandangan pragmatis tentang kekuasaan dan keamanan.

Pelajaran dari Hongaria, Cekoslowakia, Ukraina, dan Suriah menunjukkan bahwa reformasi politik, intervensi militer, dan fragmentasi sosial saling terkait. Keberhasilan pemulihan negara sangat tergantung pada kemampuan mengakomodasi generasi muda.

Akhirnya, sejarah mengajarkan bahwa kontrol militer dan politik sering dipilih daripada kompromi ideologis. Integrasi generasi muda, perbaikan institusi, dan kebijakan adaptif tetap menjadi penentu apakah sebuah negara dapat bangkit dari trauma konflik atau tetap terperangkap stagnasi panjang.

Pelajaran dari Praha

Sejarah Eropa mencatat momen penting pada 1968, ketika Musim Semi Praha digagalkan oleh tank Pakta Warsawa. Reformasi pro-demokrasi di Cekoslowakia dihancurkan, mengingatkan dunia bahwa ancaman otoritarianisme belum hilang, meski Berlin Wall telah runtuh hampir tiga dekade lalu.

Masyarakat Eropa kerap membayangkan kebebasan dan hak asasi kini aman. Namun kenyataan menunjukkan otoritarianisme kembali muncul, bahkan di jantung Uni Eropa, yang dibentuk dengan janji “tidak akan terjadi lagi” setelah Perang Dunia II.

Ancaman baru tidak datang dari doktrin Brezhnev, melainkan dari kebencian terhadap kebebasan yang sama. Beberapa pemerintah yang terpilih secara demokratis mulai melemahkan hak-hak yang dijamin konstitusi Uni Eropa, terutama di negara-negara seperti Hongaria dan Polandia.

Italia dan Austria juga mengikuti jejak ini, sementara keberhasilan partai-partai konservatif mendorong politisi lain di Eropa untuk menempuh jalur serupa. Fenomena ini menjadi bentuk “revolusi reaksioner” yang menantang nilai-nilai demokrasi Eropa.

Perbandingan dengan era 1930-an mungkin berlebihan, tetapi serangan terhadap proyek Eropa tidak bisa diremehkan. Uni Eropa telah memainkan peran penting menjaga perdamaian dan stabilitas di benua yang sebelumnya hancur karena perang.

Generasi yang lahir di sisi “salah” tembok Berlin pada 1989 kini menikmati hak-hak yang dulu tertutup bagi orang tua mereka. Namun, kemajuan ini tidak boleh dianggap otomatis, karena prosesnya panjang dan penuh luka sejarah.

Serangan terhadap nilai Eropa juga terjadi di luar institusi, melalui disinformasi dan propaganda, bahkan di wilayah perbatasan seperti Ukraina. Aneksasi ilegal Krimea dan perang di Donbas menjadi contoh nyata risiko bagi kebebasan dan keamanan.

Tantangan besar yang dihadapi Eropa meliputi perubahan iklim, migrasi, ketimpangan sosial, revolusi digital, dan pengaruh korporasi multinasional. Ancaman ini menuntut kerja sama lintas negara, bukan kembalinya nasionalisme sempit.

Kesadaran untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasan harus terus dijaga. Rakyat Eropa dituntut aktif melawan ancaman internal maupun eksternal, mempertahankan nilai yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Musim Semi Praha mengingatkan bahwa kebebasan tidak datang begitu saja. Uni Eropa harus dipertahankan sebagai proyek politik, sosial, dan ekonomi yang menjamin hak, kebebasan, dan kesejahteraan 500 juta warganya, sebelum terlambat.

Baca selanjutnya

Isi Kesepakatan Damaskus–SDF Suriah

Teks lengkap perjanjian antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) bertanggal 29 Januari mulai beredar luas dan membuka gambaran rinci kompromi politik–militer yang selama ini hanya disampaikan secara umum lewat pernyataan pers.

Dokumen tersebut memuat 14 klausul yang dirancang untuk dilaksanakan dalam empat tahap selama satu bulan, ditambah satu tahap kelima yang berisi komitmen permanen antara kedua belah pihak.

Kesepakatan ini menandai titik balik penting setelah bertahun-tahun ketegangan, terutama di wilayah timur laut Suriah yang selama ini berada di bawah kendali de facto SDF dengan dukungan Barat.

Klausul pertama menegaskan deklarasi gencatan senjata permanen dan menyeluruh, sekaligus penghentian penangkapan dan penggerebekan terkait peristiwa terbaru, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk meredakan eskalasi di lapangan.

Menariknya, meski terjadi rekonsiliasi, pengamanan penjara-penjara ISIS tetap dipercayakan kepada SDF, dengan dukungan logistik penuh dari negara, mencerminkan pengakuan Damaskus terhadap peran krusial SDF dalam isu terorisme.

Di bidang militer, SDF sepakat menarik pasukannya dari kota Hasakah dan Qamishli menuju barak yang telah ditentukan, sementara tentara Suriah mundur ke Al-Shaddadi di selatan Hasakah sebagai langkah penyeimbang.

Kesepakatan ini juga mencakup pengalihan ladang minyak strategis Rmeilan dan Al-Suwaydiyah ke otoritas negara, dengan Kementerian Energi bertanggung jawab mengintegrasikan para pegawai sipilnya.

Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Suriah akan membentuk satu divisi militer khusus untuk Provinsi Hasakah, di mana pasukan SDF dilebur ke dalam tiga brigade resmi.

Di Kobani, kekuatan militer lokal akan diintegrasikan menjadi satu brigade yang berada di bawah divisi militer Provinsi Aleppo, menandakan penyatuan struktur komando secara nasional.

Untuk aspek keamanan internal, disepakati masuknya masing-masing 15 kendaraan keamanan ke Hasakah dan Qamishli guna memperkuat stabilitas, bersamaan dengan dimulainya proses integrasi aparat keamanan SDF ke Kementerian Dalam Negeri.

Pada ranah politik-administratif, perjanjian ini menetapkan pembagian kewenangan yang sensitif, termasuk pengangkatan gubernur Hasakah yang dicalonkan oleh SDF dan kepala keamanan provinsi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Selain itu, SDF juga memperoleh jatah politik dengan pengangkatan seorang wakil menteri pertahanan, langkah yang jarang terjadi dalam sejarah konflik Suriah.

Negara juga mengambil alih sejumlah lokasi vital, termasuk ladang minyak dan Bandara Qamishli, yang dialihkan kepada Otoritas Penerbangan Sipil sebagai simbol pemulihan kedaulatan administratif.

Di sektor perbatasan, tim Otoritas Penyeberangan Darat akan ditempatkan di perlintasan Semalka dan Nusaybin guna mengaktifkan kembali jalur resmi serta mencegah masuknya senjata dan pejuang asing.

Salah satu klausul krusial menegaskan pengambilalihan seluruh institusi sipil di Provinsi Hasakah oleh pemerintah Suriah, dengan lembaga Administrasi Otonom dilebur ke dalam struktur negara.

Namun demikian, perjanjian ini juga membatasi kehadiran militer, dengan larangan tegas bagi seluruh pihak untuk memasukkan pasukan bersenjata ke kota dan permukiman, khususnya wilayah Kurdi.

Di bidang pendidikan, negara menjamin pengesahan ijazah sekolah dan universitas yang diterbitkan oleh Administrasi Otonom, mengakhiri ketidakpastian masa depan ribuan pelajar.

Organisasi lokal, kebudayaan, dan media juga akan dilegalkan sesuai hukum nasional, membuka ruang baru bagi aktivitas sipil yang sebelumnya berada di wilayah abu-abu hukum.

Pemerintah dan SDF sepakat bekerja sama membahas jalur pendidikan komunitas Kurdi, dengan mempertimbangkan kekhususan budaya dan bahasa dalam sistem nasional.

Isu pengungsi mendapat penekanan khusus, dengan jaminan pemulangan warga ke Afrin, Sheikh Maqsoud, dan Ras al-Ayn, serta pembentukan kembali administrasi sipil setempat.

Secara keseluruhan, dokumen ini menunjukkan kompromi besar dari kedua pihak, di mana Damaskus memulihkan kedaulatan negara, sementara SDF memperoleh integrasi politik dan jaminan keamanan bagi basis sosialnya.

Kesepakatan ini sekaligus menandai babak baru konflik Suriah, dari konfrontasi bersenjata menuju rekonsiliasi bertahap yang akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Perjanjian damai antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang bocor ke publik menunjukkan pola yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari berbagai skema rekonsiliasi yang pernah ditawarkan sebelumnya.

Intinya tetap sama, yakni integrasi struktur militer dan sipil SDF ke dalam negara Suriah, pengakuan administratif, serta jaminan bagi pegawai dan aparat yang sebelumnya bekerja di bawah Administrasi Otonom.

Namun dalam praktiknya, SDF selama bertahun-tahun bersikukuh menolak skema tersebut, terutama karena kekhawatiran kehilangan otonomi politik, struktur komando sendiri, dan pengaruh ideologis yang telah mereka bangun sejak konflik berlangsung.

Penolakan ini diperkuat oleh keyakinan sebagian elite SDF bahwa posisi mereka akan terus dilindungi oleh dukungan eksternal, terutama kehadiran militer dan politik Amerika Serikat di Suriah timur laut.

Perhitungan itulah yang kemudian berubah ketika tekanan militer meningkat dan realitas geopolitik bergeser, membuat sejumlah wilayah strategis perlahan terlepas dari kendali SDF.

Akibat keterlambatan menerima kompromi, SDF kehilangan beberapa kawasan penting, sementara pertempuran yang terjadi menelan korban jiwa dari kalangan militan maupun warga sipil.

Padahal, jika kesepakatan semacam ini diterima lebih awal, pegawai sipil di wilayah seperti Raqqa dan Deir Ezzour dapat langsung diintegrasikan ke dalam institusi negara, tanpa harus melalui fase konflik yang panjang dan berdarah.

Integrasi tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi ribuan pegawai administrasi, tenaga pendidikan, dan sektor layanan publik yang selama ini hidup dalam ketidakpastian status.

Penolakan berkepanjangan justru membuat ruang kompromi semakin sempit, sehingga ketika kesepakatan akhirnya tercapai, posisi tawar SDF tidak lagi sekuat sebelumnya.

Perjanjian ini akhirnya menjadi pelajaran politik pahit bahwa dalam konflik berkepanjangan, waktu sering kali menjadi faktor penentu, dan kompromi yang tertunda dapat berujung pada kerugian wilayah serta korban yang seharusnya bisa dihindari.

Berikut teks perjanjian antara pemerintah Suriah dan SDF tertanggal 29 Januari, yang menjadi dasar pernyataan pers.

Perjanjian ini mencakup 14 klausul dan empat tahap yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, ditambah tahap kelima yang berisi komitmen permanen antara kedua pihak:

1. Deklarasi gencatan senjata permanen dan menyeluruh, penghentian seluruh penangkapan dan penggerebekan yang terkait dengan peristiwa terbaru, dengan tetap melanjutkan perlindungan penjara-penjara ISIS oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), serta pemberian dukungan logistik penuh untuk operasi evakuasi yang sedang berlangsung.

2. Penarikan militer pasukan SDF dari kota Hasakah dan Qamishli ke barak militer yang telah disepakati, sebagai imbalannya penarikan segera tentara Suriah ke kota Al-Shaddadi di selatan Hasakah.

Pengalihan ladang minyak Rmeilan dan Al-Suwaydiyah, serta integrasi pegawai sipil oleh Kementerian Energi.

3. Pembentukan satu divisi militer untuk Provinsi Hasakah oleh Kementerian Pertahanan Suriah, dengan integrasi pasukan SDF ke dalam tiga brigade.

4. Integrasi kekuatan militer di Kobani ke dalam satu brigade yang berafiliasi dengan divisi militer di Provinsi Aleppo.

5. Masuknya 15 kendaraan keamanan ke masing-masing kota Hasakah dan Qamishli untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas, serta dimulainya proses integrasi aparat keamanan SDF ke Kementerian Dalam Negeri.

6. Penunjukan pejabat lokal:

Penunjukan seorang gubernur Hasakah yang dicalonkan oleh SDF.

Penunjukan kepala keamanan provinsi yang dicalonkan oleh pemerintah Suriah.

Penunjukan wakil menteri pertahanan yang dicalonkan oleh SDF.

7. Pengalihan lokasi strategis:

Pengalihan ladang minyak Rmeilan dan Al-Suwaydiyah serta integrasi pegawai sipil oleh Kementerian Energi.

Pengalihan Bandara Qamishli kepada Otoritas Penerbangan Sipil.

8. Pengiriman tim dari Otoritas Penyeberangan Perbatasan Darat ke perlintasan Semalka dan Nusaybin untuk meresmikan status pegawai sipil, mencegah penggunaan perlintasan untuk memasukkan senjata dan orang asing dari luar perbatasan, serta mengaktifkan kembali perlintasan secara segera.

Menjamin kembalinya seluruh pengungsi ke kota dan desa mereka, serta penunjukan pejabat lokal dalam administrasi sipil di wilayah tersebut.

9. Pengambilalihan seluruh institusi sipil di Provinsi Hasakah oleh pemerintah Suriah dan integrasi institusi Administrasi Otonom ke dalam institusi negara Suriah, termasuk pengesahan status pegawai sipil yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut.

10. Larangan masuknya pasukan militer ke kota dan permukiman oleh seluruh pihak, khususnya di wilayah-wilayah Kurdi.

11. Penyelesaian dan pengesahan seluruh ijazah sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan yang diterbitkan oleh Administrasi Otonom di Suriah timur laut.

12. Perizinan seluruh organisasi lokal dan budaya serta lembaga media sesuai dengan undang-undang yang mengatur kementerian terkait.

13. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk membahas jalur pendidikan komunitas Kurdi dan memperhatikan kekhususan pendidikan mereka.

14. Menjamin kembalinya seluruh pengungsi ke kota dan desa mereka (Afrin, Sheikh Maqsoud, Ras al-Ayn / Sere Kaniye), serta penunjukan pejabat lokal dalam administrasi sipil di wilayah-wilayah tersebut.

Baca selanjutnya

Organisasi Selatan Bermunculan, STC Diujung Tantangan dalam Politik Yaman

Dalam beberapa minggu terakhir, muncul gelombang organisasi baru yang menyatakan dukungan terhadap dialog Selatan di Yaman. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik tentang motif dan tujuan sebenarnya dari pembentukan kelompok-kelompok tersebut, terutama di tengah dominasi STC di wilayah Selatan.

Salah satu organisasi yang mencuat adalah Konferensi Nasional Socotra, yang dengan tegas menyambut undangan Arab Saudi untuk pertemuan dialog selatan. Pernyataan resmi mereka menegaskan dukungan terhadap keputusan pemerintah Yaman menarik pasukan UAE dan menegaskan kedaulatan negara atas keamanan dan kekuatan militer.

Selain Socotra, muncul juga Inisiatif Nasional Selatan, yang menggarisbawahi pentingnya dialog selatan-selatan yang inklusif, melibatkan seluruh komponen politik dan masyarakat Selatan. Mereka menekankan bahwa forum ini adalah kesempatan untuk menemukan solusi adil dan berkelanjutan bagi permasalahan sejarah dan politik Selatan.

Motivasi di balik munculnya organisasi-organisasi baru ini tampaknya tidak hanya untuk berpartisipasi dalam dialog, tetapi juga untuk mengisi kemungkinan kekosongan kekuasaan jika STC suatu saat dinyatakan sebagai organisasi terlarang atau dibatasi perannya oleh PLC.

Pernyataan Inisiatif Nasional Selatan menegaskan bahwa keberhasilan dialog hanya dapat dicapai melalui partisipasi semua pihak, tanpa mengecualikan komponen manapun. Hal ini menunjukkan kesadaran mereka akan risiko monopoli kekuasaan oleh satu faksi tunggal.

Arab Saudi, sebagai tuan rumah dialog, dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan kelompok baru. Dukungan Riyadh dianggap memberi legitimasi politik terhadap eksistensi organisasi-organisasi ini di kancah politik Selatan.

Munculnya kelompok-kelompok baru juga mencerminkan dinamika persaingan internal di Selatan. Mereka berupaya menunjukkan bahwa alternatif terhadap STC bukan hanya realistis, tetapi juga bisa mewakili aspirasi masyarakat Selatan yang lebih luas.

Konferensi Socotra menekankan pentingnya menjaga keamanan pulau-pulau dan wilayah strategis, termasuk pelabuhan dan akses laut, dari potensi gangguan atau kekacauan. Pernyataan ini menunjukkan kesiapan mereka untuk mengambil peran praktis jika diperlukan.

Inisiatif Nasional Selatan menegaskan bahwa solusi yang sah dan berkelanjutan harus lahir dari kesepakatan semua faksi, bukan keputusan sepihak. Ini menjadi pesan langsung kepada STC bahwa dialog tidak boleh didominasi oleh satu kelompok saja.

Organisasi baru ini juga berupaya memposisikan diri sebagai penjaga kepentingan rakyat Selatan, menekankan hak-hak politik dan aspirasi sosial yang selama ini kerap dikalahkan oleh dominasi STC.

Publik dan pengamat politik menilai, kemunculan organisasi-organisasi ini meningkatkan tekanan pada STC untuk bersikap kooperatif dalam pertemuan Riyadh mendatang. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kelompok lain tanpa konsekuensi politik.

Jika STC menolak partisipasi organisasi-organisasi ini dalam dialog, risiko konflik politik meningkat. Isu eksklusi bisa memicu ketegangan baru di Aden dan provinsi Selatan lainnya.

Sebagai strategi, organisasi baru ini sudah melakukan komunikasi awal dengan berbagai tokoh dan faksi lokal, membangun jaringan dan dukungan sebelum pertemuan resmi dimulai. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk diakui dalam proses negosiasi.

Arab Saudi diharapkan memainkan peran mediasi yang kuat, memastikan dialog berlangsung inklusif dan mengurangi kemungkinan satu pihak mendominasi hasil pertemuan.

Beberapa analis politik menilai bahwa jika STC tetap menolak, organisasi-organisasi baru dapat menarik simpati publik dan dukungan internasional, sehingga memperkuat posisi tawar mereka di kancah politik.

Munculnya inisiatif ini juga menjadi sinyal bahwa masyarakat dan faksi lain di Selatan tidak sepenuhnya pasif. Mereka siap mengambil peran dalam pengambilan keputusan jika STC gagal mewakili seluruh kepentingan.

Inisiatif Nasional Selatan menegaskan bahwa dialog harus menjadi forum nyata, bukan sekadar simbolik, dengan jaminan partisipasi penuh bagi semua pihak. Ini menjadi landasan legitimasi politik mereka di masa depan.

Keberadaan organisasi baru juga menandai bahwa politik Selatan semakin plural. Tidak ada satu faksi tunggal yang bisa mendominasi, sehingga dialog menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga stabilitas.

Jika proses Riyadh berjalan efektif, faksi non-STC berpotensi memperoleh posisi formal dalam pemerintahan lokal, misalnya di jajaran gubernur Aden, memperluas representasi politik di wilayah Selatan.

Akhirnya, kemunculan organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa dialog Selatan bukan hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga peluang strategis untuk membangun kesetaraan politik, legitimasi, dan stabilitas jangka panjang bagi masyarakat Selatan.

Baca selanjutnya

Keluar atau Bertahan: Dilema UAE di Yaman

Keputusan PLC Yaman untuk mengusir Uni Emirat Arab membuka spektrum skenario yang sangat lebar, mulai dari penarikan penuh seperti Prancis di Sahel hingga sikap bertahan dengan proksi sebagaimana dilakukan Amerika Serikat di Suriah. Semua preseden ini relevan, tetapi masing-masing membawa implikasi yang berbeda terhadap posisi Saudi, STC, dan masa depan Yaman itu sendiri.

Jika mengikuti model Prancis di Sahel, UAE secara teoritis bisa memilih mundur total demi menghindari biaya politik dan militer yang semakin tinggi. Dalam skenario ini, Saudi akan muncul sebagai aktor eksternal paling dominan, mirip peran Rusia yang mengisi kekosongan pasca-Prancis. Riyadh akan memiliki ruang lebih luas untuk mengatur keamanan Yaman selatan dan timur sesuai kepentingan perbatasannya.

Namun perbandingan ini memiliki kelemahan mendasar. Prancis di Sahel tidak memiliki proksi domestik sekuat STC atau pasukan Tariq Saleh. Penarikan Prancis juga terjadi karena hilangnya legitimasi total dan adanya alternatif mitra bagi pemerintah setempat. UAE di Yaman justru masih memiliki jaringan lokal yang solid dan relatif loyal.

Skenario kedua adalah mengikuti model Sudan, di mana UAE tetap bertahan melalui kemitraan dengan aktor non-negara seperti RSF. Dalam konteks Yaman, ini berarti memperdalam dukungan kepada STC dan Tariq Saleh meski secara formal hubungan dengan PLC memburuk. Pengalaman Sudan menunjukkan bahwa UAE cenderung memilih pendekatan ini jika kepentingan strategisnya masih bisa diamankan.

Jika model Sudan diterapkan, hubungan UAE–STC kemungkinan justru semakin kuat. Tekanan dari PLC dan Saudi bisa mendorong Abu Dhabi meningkatkan dukungan politik dan logistik sebagai bentuk perlindungan terhadap aset investasinya dan pengaruhnya di pesisir Yaman.

Skenario ketiga bahkan lebih menyerupai pendekatan Amerika Serikat di Suriah. Meski pemerintah Damaskus menuntut AS keluar, Washington tetap bertahan dengan dalih diundang oleh SDF—padahal AS berperan besar dalam membentuk dan membesarkan SDF itu sendiri. Di Yaman, UAE bisa menggunakan logika serupa dengan menyatakan kehadirannya sah karena adanya permintaan dari otoritas lokal de facto.

Dalam skenario ini, STC berfungsi sebagai “legitimator lokal” bagi kehadiran UAE, sama seperti SDF bagi AS. Secara hukum internasional memang lemah, tetapi dalam praktik konflik, legitimasi sering ditentukan oleh kontrol wilayah, bukan pengakuan formal.

Pertanyaan kunci kemudian: skenario mana yang paling rasional bagi UAE? Jika menilik kepentingan jangka panjangnya di Bab al-Mandab, Laut Arab, dan jalur perdagangan global, penarikan total ala Prancis justru paling merugikan UAE.

Berbeda dengan Prancis di Sahel, Yaman bukan perifer bagi strategi UAE. Ia adalah simpul maritim yang langsung terkait dengan keamanan pelabuhan Emirat dan ambisi logistik global Abu Dhabi. Ini menjadikan opsi bertahan jauh lebih menarik.

Saudi tentu menyadari dilema ini. Riyadh mungkin berharap penarikan UAE akan memperkuat posisinya, tetapi juga tahu bahwa ketiadaan UAE tidak otomatis berarti stabilitas. Saudi sendiri tidak memiliki jaringan pesisir seefektif UAE.

Jika UAE bertahan, Saudi kemungkinan akan memilih strategi pembatasan, bukan konfrontasi terbuka. Mereka akan fokus mengamankan Hadramaut dan Al-Mahra, sementara membiarkan UAE dan STC mengelola wilayah pesisir barat dan selatan.

Dalam kondisi ini, PLC akan semakin terjepit. Otoritasnya menyusut menjadi administratif semata di wilayah tertentu, tanpa kendali atas laut dan pelabuhan utama. Ini membuat ancaman fragmentasi semakin nyata.

Perilaku UAE di Sudan dan Suriah menunjukkan pola: jika memiliki mitra lokal kuat, UAE cenderung bertahan. Penarikan hanya terjadi jika biaya politik dan keamanan melampaui nilai strategis wilayah tersebut.

STC dan Tariq Saleh menyediakan semua yang dibutuhkan UAE untuk bertahan: legitimasi lokal, kekuatan bersenjata, dan kontrol wilayah strategis. Ini membuat skenario bertahan lebih masuk akal daripada mundur.

Sebaliknya, meniru Prancis di Sahel hanya mungkin jika UAE menilai bahwa bertahan akan memicu konflik langsung dengan Saudi. Selama Saudi masih memilih diplomasi dan tidak konfrontatif, insentif untuk mundur sangat kecil.

Karena itu, pernyataan PLC yang mengusir UAE lebih berfungsi sebagai deklarasi politik daripada pendorong perubahan nyata di lapangan. UAE memiliki pengalaman panjang beroperasi dalam lingkungan hukum dan politik yang abu-abu.

Dalam jangka menengah, kemungkinan besar kita akan melihat rebranding kehadiran UAE, bukan penarikan. Pasukan reguler mungkin dikurangi, tetapi dukungan kepada proksi diperkuat.

Kesimpulannya, dari tiga preseden—Sahel, Sudan, dan Suriah—yang paling mungkin diikuti UAE di Yaman adalah model Sudan atau Suriah, bukan Sahel. UAE akan tetap bertahan melalui STC dan Tariq Saleh, kecuali jika tekanan Saudi berubah dari diplomatik menjadi koersif.

Dengan demikian, kecuali Abu Dhabi memilih mengikuti jejak Prancis keluar dari Sahel demi kalkulasi geopolitik yang lebih besar, UAE hampir pasti akan tetap menjadi aktor kunci di Yaman, meski dalam bentuk yang berbeda dan lebih terselubung.

Baca selanjutnya

Pengungsi Suriah, Ketika Pulang Menjadi Malapetaka Baru

Kepulangan para pengungsi Suriah ke desa asal mereka yang hancur lebur semestinya menjadi akhir dari penderitaan panjang. Namun kenyataannya, bagi penduduk Al-Mansoura di pedesaan Hama, pulang justru menjadi babak baru dari sebuah bencana kemanusiaan yang belum berakhir. Setelah bertahun-tahun hidup di kamp pengungsian, mereka mendapati rumah-rumah mereka lenyap, infrastruktur porak-poranda, dan kehidupan nyaris mustahil dilanjutkan.

Di desa itu, lebih dari 150 keluarga kini hidup di tengah reruntuhan. Mereka kembali dengan harapan membangun kembali kehidupan, namun yang mereka temui hanyalah puing-puing dan keheningan. Setengah tahun sudah berlalu sejak sebagian besar dari mereka kembali, tetapi tak ada alat berat, tak ada tim rekonstruksi, dan tak ada tanda-tanda pemulihan. Puing-puing masih menumpuk di mana-mana, menjadi saksi bisu dari perang yang menghancurkan.

Penduduk Al-Mansoura mengaku tidak mendapatkan tanggapan sedikit pun dari pihak berwenang. Baik pemerintah maupun organisasi kemanusiaan yang semestinya menjadi tumpuan, seakan menutup mata. Padahal, kebutuhan dasar mereka sangat mendesak — air bersih, listrik, sanitasi, dan tempat tinggal yang layak.

Hidup di atas tumpukan puing rumah sendiri menjadi kenyataan pahit bagi para pengungsi yang pulang. Sebagian besar keluarga kini tinggal di tenda-tenda yang sudah lapuk, bahkan ada yang telah berusia lebih dari satu dekade. Tenda-tenda itu dulu mereka bawa dari kamp pengungsian, kini kembali ditegakkan — bukan di padang pasir, tetapi di halaman rumah mereka yang sudah rata dengan tanah.

Di tengah reruntuhan itu, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Sekolah mereka belum berfungsi sejak tahun ajaran baru dimulai. Bangunan sekolah rusak parah, sementara guru dan fasilitas belum kembali. Ketika musim dingin mendekat, para orang tua hanya bisa memandangi anak-anak mereka dengan cemas, khawatir mereka akan jatuh sakit di tenda yang bocor dan tanpa pemanas.

Kekurangan air bersih menjadi masalah terbesar. Sumber air yang dulu menopang kehidupan desa kini tak lagi berfungsi. Pipa-pipa rusak, dan jaringan pembuangan limbah lenyap tanpa bekas. Penduduk terpaksa menggali sumur dangkal atau berjalan jauh hanya untuk mendapatkan beberapa ember air.

Listrik pun tak kunjung menyala. Malam di Al-Mansoura diselimuti kegelapan pekat. Lampu-lampu kecil bertenaga baterai menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa. Di tenda-tenda itu, keluarga duduk berdesakan menghangatkan diri, menatap kosong masa depan yang kian suram.

Ironisnya, banyak pengungsi yang memilih pulang karena percaya bahwa kamp pengungsian bukan lagi tempat yang layak. Namun mereka tidak menyangka bahwa kepulangan itu justru mengantarkan mereka ke situasi yang lebih buruk. Hidup di kamp memang keras, tapi setidaknya di sana masih ada bantuan pangan dan tenda yang layak. Di Al-Mansoura, mereka bahkan harus berjuang sendiri untuk sekadar bertahan hidup.

Ketiadaan bantuan internasional di wilayah tersebut menambah penderitaan. Komite komunitas lokal telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada lembaga kemanusiaan yang masih beroperasi di Hama, namun tidak ada satu pun yang merespons. Mereka seolah ditinggalkan di antara reruntuhan sejarah dan kebijakan yang gagal.

Pertanyaan besar pun muncul: mengapa para pengungsi dibiarkan pulang jika daerah mereka belum siap dihuni? Tanpa rekonstruksi, kepulangan bukanlah solusi — melainkan jebakan. Banyak lembaga kemanusiaan sebenarnya memperingatkan hal ini sejak lama, bahwa “kembali tanpa rumah” hanya akan memperpanjang penderitaan.

Bagi sebagian keluarga, keputusan untuk pulang adalah hasil keputusasaan. Kehidupan di kamp yang padat, kekurangan makanan, dan minimnya privasi membuat mereka ingin kembali ke tanah kelahiran mereka, apapun risikonya. Tapi setiba di sana, yang mereka hadapi adalah reruntuhan kehidupan yang tak bisa mereka perbaiki sendiri.

Minimnya perhatian terhadap proses rekonstruksi di wilayah pedesaan seperti Al-Mansoura menunjukkan betapa timpangnya penanganan pascaperang di Suriah. Fokus bantuan dan pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara desa-desa dibiarkan dalam kehancuran.

Sebagian warga bahkan mulai kehilangan harapan. Mereka berkata, “Kami dulu pengungsi di negeri orang, kini pengungsi di tanah sendiri.” Kalimat itu menggambarkan luka batin yang lebih dalam dari sekadar kehilangan rumah. Ini adalah krisis identitas bagi mereka yang ingin kembali, tapi tidak lagi menemukan tempat untuk disebut sebagai rumah.

Tanpa dukungan nyata dari lembaga negara dan internasional, upaya bertahan di Al-Mansoura bagaikan perjuangan melawan keputusasaan. Beberapa warga mencoba membangun kembali rumah dengan bahan seadanya, dari kayu bekas dan seng yang mereka kumpulkan. Namun badai pertama musim dingin mungkin akan meluluhlantakkan semuanya.

Para ibu menjadi simbol keteguhan. Mereka berusaha menjaga anak-anak tetap belajar meskipun tanpa sekolah. Buku-buku yang mereka temukan di reruntuhan disusun di dalam tenda, menjadi ruang kelas darurat di tengah debu dan dingin. Namun semangat itu tidak cukup jika tidak ada dukungan nyata dari dunia luar.

Apa yang terjadi di Al-Mansoura menggambarkan dilema besar pengungsi Suriah: pulang bukan berarti selamat. Dalam situasi tanpa listrik, air, dan rumah, kepulangan bisa berarti kembalinya penderitaan dalam bentuk baru. Krisis kemanusiaan belum berakhir, hanya berganti wajah.

Jika dunia internasional terus menutup mata terhadap nasib desa-desa seperti Al-Mansoura, maka tragedi kemanusiaan Suriah akan terus berulang dalam skala kecil di banyak tempat. Setiap kepulangan yang tak disertai rekonstruksi hanya akan melahirkan generasi baru pengungsi — kali ini di tanah mereka sendiri.

Kini, Al-Mansoura berdiri di antara dua masa: masa lalu yang hancur oleh perang, dan masa depan yang tak bisa dibangun tanpa uluran tangan. Para pengungsi yang kembali seolah berkata kepada dunia, “Kami pulang bukan untuk menyerah, tapi untuk hidup.” Namun tanpa bantuan dan perhatian, hidup yang mereka perjuangkan itu akan terus terperangkap di bawah tenda-tenda bobrok di atas puing-puing rumah mereka sendiri.

Baca selanjutnya

Israel Serang Kapal LPG Berawak Pakistan di Yaman

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mengumumkan bahwa sebuah kapal tanker gas cair (LPG) yang diawaki mayoritas warga Pakistan menjadi target serangan drone Israel di pelabuhan Ras al-Esa, Yaman. Insiden terjadi pada 17 September 2025, saat ketegangan di Timur Tengah terus meningkat.

Naqvi menjelaskan bahwa kapal tersebut membawa 27 awak, terdiri dari 24 warga Pakistan termasuk kapten kapal Mukhtar Akbar, dua warga Sri Lanka, dan satu warga Nepal. Serangan drone menyebabkan salah satu tangki LPG meledak dan memicu kebakaran di kapal.

Meski situasi sangat berbahaya, para awak berhasil memadamkan api sebelum kebakaran meluas. Namun, setelah kejadian itu, kapal dicegat oleh kapal-kapal Houthi yang menguasai perairan tersebut. Para awak kemudian ditahan di atas kapal dalam kondisi penuh tekanan.

Kabar penahanan ini menimbulkan kekhawatiran besar, karena awak kapal menghadapi ancaman dari serangan udara dan risiko dijadikan sandera dalam konflik regional yang semakin rumit.

Naqvi menyebutkan bahwa berkat upaya intensif aparat sipil dan keamanan, seluruh awak berhasil dibebaskan. Kapal dan krunya kini sudah keluar dari perairan Yaman dan berada dalam kondisi aman.

Ia menekankan bahwa pembebasan terjadi dalam keadaan luar biasa, di mana harapan sempat nyaris hilang. Pemerintah Pakistan mengerahkan semua saluran diplomasi untuk memastikan keselamatan warganya.

Insiden ini menunjukkan semakin luasnya eskalasi konflik antara Israel dan kelompok Houthi di Yaman, yang belakangan sering terlibat dalam serangan saling balas di Laut Merah dan Teluk Aden.

Israel diketahui memperluas skala genosidanya kepada warga Palestina. Konflik berkepanjangan itu telah menewaskan lebih dari 65.500 orang, mayoritas warga sipil Palestina.

Belum diketahui alasan serangan ke kapal tanker di Ras al-Esa, tapi Israel diprediksi berbagai pihak akan melakukan aksi terorisme ke berbagai pihak yang bersimpati pada warga Gaza yang tewas dibantai Israel setiap hari tanpa upaya dunia untuk menghentikan.

Dampaknya kini langsung dirasakan Pakistan, negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik tetapi menjadi korban eskalasi kawasan. Kehadiran 24 warga Pakistan di kapal itu membuat insiden ini mendapat sorotan besar di Islamabad.

Hubungan Pakistan dengan Israel memang sejak lama berada dalam ketegangan. Pakistan tidak mengakui Israel, dan berbagai pernyataan pejabat Israel kerap menyinggung potensi nuklir Islamabad yang sedikit menyulitkan Israel mengobok-obok dan meneror Pakistan.

Pada Juni 2025, Direktur Geopolitik Universitas Ibrani, Meir Masri, memprediksi bahwa Pakistan akan menjadi target berikutnya dalam kampanye teror global Israel setelah Iran. Pernyataan ini kini terlihat relevan setelah serangan terhadap kapal Pakistan di Yaman.

Para pengamat menilai bahwa serangan ini memperkuat prediksi bahwa Israel mulai mengalihkan fokus ke Pakistan sebagai bagian dari strategi regionalnya. Observasi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi Islamabad terkait keselamatan warganya di luar negeri.

Bagi Pakistan, serangan ini menjadi sinyal bahaya bahwa warganya di kawasan konflik bisa menjadi sasaran, meski negara itu sendiri tidak terlibat dalam perang Gaza.

Naqvi mengapresiasi ketangguhan para awak kapal yang tetap berjuang menyelamatkan diri dan memadamkan api, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi ancaman langsung.

Insiden ini juga memicu kritik terhadap kurangnya perlindungan internasional untuk jalur perdagangan energi di Laut Merah. Serangan terhadap kapal komersial dinilai mengancam stabilitas global.

Pengamat menekankan bahwa konflik Israel dengan Houthi dapat semakin memanas setelah insiden ini. Jika serangan terhadap kapal asing berlanjut, kawasan Laut Merah bisa menjadi medan perang baru dengan konsekuensi ekonomi luas.

Bagi Israel, serangan drone terhadap kapal di Yaman diyakini sebagai upaya arogansi di kawasan dan bagian dari upaya membuka front baru yang melibatkan negara lain, termasuk Pakistan.

Insiden ini menunjukkan bahwa perang Gaza berdampak jauh melampaui Palestina, karena jalur perdagangan internasional dan warga dari berbagai negara kini turut menjadi korban.

Dengan situasi yang terus menegang, Pakistan berada dalam posisi sulit. Warganya selamat dari tragedi kali ini, namun kekhawatiran akan ancaman serupa di masa depan masih membayangi, terutama jika prediksi para pengamat dan Universitas Ibrani benar bahwa Israel menargetkan Pakistan setelah Iran.

Baca selanjutnya

Harapan Baru Warga Kamp Bab al-Salama, Suriah

Warga kamp Bab al-Salama di pedesaan utara Aleppo, Suriah, kembali menghadapi ketidakpastian setelah muncul rencana penggusuran untuk perluasan perlintasan perbatasan. Proyek yang disebut bernuansa komersial ini menuntut ribuan keluarga mencari tempat tinggal baru, meski mereka baru saja berupaya menata hidup pasca gelombang pengungsian sebelumnya.

Bagi para pengungsi, Bab al-Salama bukan sekadar tempat tinggal sementara. Kamp ini telah menjadi simbol perjuangan, saksi bisu dari berbagai babak sejarah konflik Suriah, serta ruang bertahan hidup yang penuh keterbatasan. Sebagian besar penduduk melarikan diri ke sini sejak tahun 2016, ketika serangan udara dan darat meluluhlantakkan desa-desa mereka di Aleppo utara.

Kini, setelah hampir satu dekade bertahan, mereka diminta meninggalkan tenda dan rumah darurat yang sudah diperbaiki dengan susah payah. Pemerintah lokal menyiapkan relokasi ke lokasi baru berjarak antara 70 hingga 120 kilometer, sebuah jarak yang dianggap memberatkan bagi banyak keluarga.

Warga khawatir langkah ini akan memutus keterikatan mereka dengan tanah asal. Banyak yang berusaha memperbaiki rumah di desa-desa lama, namun kondisi ekonomi membuat hal itu nyaris mustahil. Tidak ada listrik, bahan bangunan mahal, dan energi alternatif seperti panel surya sulit dijangkau.

Sebagian pengungsi mengaku sudah menginvestasikan semua yang dimiliki untuk membangun kembali tempat tinggal di kamp Bab al-Salama. Jika digusur tanpa kompensasi, jerih payah bertahun-tahun akan hilang begitu saja. Mereka menuntut adanya solusi yang adil berupa ganti rugi tunai maupun perbaikan rumah di kampung asal.

Menurut warga, kompensasi bukan sekadar hak, melainkan jembatan untuk kembali ke kehidupan normal. Dengan dukungan pemerintah dan lembaga internasional, mereka berharap bisa membangun kembali desa-desa yang hancur dan perlahan meninggalkan status pengungsi.

Kamp Bab al-Salama sendiri bukan baru kali ini menghadapi ujian. Sejak awal berdirinya, tempat ini telah menjadi salah satu kamp pengungsi tertua di kawasan perbatasan Suriah–Turki. Puluhan tahun lalu, kamp ini juga pernah menampung warga Suriah yang terdampak konflik kecil maupun gelombang migrasi lintas batas.

Seiring perubahan zaman, Bab al-Salama bertransformasi dari sekadar tenda darurat menjadi perkampungan dengan bangunan semi permanen. Jalan setapak, sekolah darurat, hingga pasar kecil tumbuh seiring kebutuhan warganya. Namun, status hukum dan keterbatasan infrastruktur membuat kamp ini tetap rapuh menghadapi perubahan kebijakan.

Kini, proyek perluasan perlintasan perbatasan memberi tekanan baru. Bagi sebagian pihak, proyek ini dianggap penting demi kelancaran perdagangan lintas negara. Namun, bagi ribuan pengungsi, ini berarti kehilangan lagi apa yang sudah dibangun dengan susah payah.

Beberapa organisasi kemanusiaan menilai solusi terbaik adalah pendekatan berbasis hak. Artinya, pemerintah lokal dan pengelola proyek harus memastikan warga menerima kompensasi layak sebelum penggusuran dilakukan. Bentuknya bisa berupa bantuan tunai, pembangunan rumah permanen di desa asal, atau bahkan subsidi energi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

Langkah seperti ini akan meminimalisasi trauma pengungsian berulang, sesuatu yang sudah terlalu sering dialami warga Suriah. Setiap kali dipaksa berpindah, anak-anak kehilangan sekolah, orang dewasa kehilangan pekerjaan, dan ikatan sosial terpecah.

Sejumlah warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan. Mereka memahami pentingnya stabilitas ekonomi di kawasan perbatasan. Namun, mereka menolak jika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan kehidupan mereka tanpa solusi manusiawi.

Harapan mereka sederhana: bisa kembali ke desa dan kota asal dengan kondisi rumah yang layak dihuni. Jika hal itu tidak memungkinkan, setidaknya mereka ingin mendapat jaminan kehidupan yang lebih baik di tempat relokasi.

Sebagian besar warga juga menyerukan agar komunitas internasional ikut turun tangan. Dukungan lembaga kemanusiaan diharapkan mampu menekan pihak berwenang untuk tidak mengabaikan hak-hak dasar pengungsi.

Sejarah panjang Bab al-Salama membuktikan betapa tempat ini telah menjadi benteng terakhir bagi ribuan orang. Dari generasi ke generasi, kamp ini mengajarkan arti bertahan hidup dalam kondisi paling sulit.

Kini, di persimpangan nasib, masa depan kamp ini bergantung pada keputusan politik dan kebijakan ekonomi. Apakah warga akan kembali mengalami pengungsian panjang, atau justru mendapat kesempatan untuk pulang dengan bermartabat.

Kisah Bab al-Salama menjadi potret nyata betapa sulitnya perjalanan pengungsi Suriah. Lebih dari sekadar isu kemanusiaan, ini juga menjadi ujian moral bagi mereka yang memegang kendali atas proyek pembangunan.

Solusi terbaik hanya bisa terwujud jika ada keadilan dalam setiap langkah. Dengan ganti rugi yang memadai, kesempatan kembali membangun desa asal, dan penghormatan terhadap hak-hak pengungsi, maka Bab al-Salama bisa menutup satu babak penderitaan dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Jika tidak, sejarah panjang kamp ini hanya akan menambah catatan pilu tentang pengungsian yang tak berkesudahan. Bagi warga Bab al-Salama, saat ini adalah momen penting untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebelum terlambat.

Baca selanjutnya

MIlisi Druze Pro Mossad Kibarkan Bendera Israel Usai Pasukan Suriah Mundur dari Suwaida

Milisi bersenjata Al Hajri yang berasal dari komunitas Druze di wilayah selatan Suriah, Suwaida, dilaporkan mengibarkan bendera Israel di beberapa pos militer setelah pasukan pemerintah Suriah mundur dari wilayah tersebut. 

Peristiwa ini terjadi menyusul serangan udara intensif yang dilancarkan Israel ke Damaskus dan sekitarnya, yang mengakibatkan melemahnya posisi militer Suriah di sejumlah titik strategis. Aksi pengibaran bendera tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan terbuka milisi tersebut terhadap intervensi Israel, sekaligus menunjukkan ketegangan internal yang semakin membesar di tengah krisis Suriah.

Pengamat regional menilai bahwa langkah milisi Aal Hajri itu berpotensi memperkeruh situasi, sebab dapat ditafsirkan sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan nasional Suriah.

Meskipun kelompok Druze selama ini dikenal menjaga netralitas atau bahkan mendukung pemerintahan pusat, namun tindakan sebagian kecil kelompok seperti Aal Hajri dinilai sebagai respons terhadap ketidakpuasan mereka terhadap perlindungan yang diberikan Damaskus.

Pengibaran bendera Israel juga memicu kecaman luas dari berbagai faksi nasionalis dan sekuler Suriah yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah provokatif dan berbahaya di tengah meningkatnya agresi Israel.

Meski tidak semua warga Druze pro Israel, Milisi Al Hajri diyakini main mata dengan intelijen Israel untuk membuat kekacauan. Dimulai dengan penculikan warga Arab Badui untuk memancing konflik sektarian lalu melakukan pembantain ketika warga Badui melakukan pembalasan.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan terbaru di Suriah, terutama yang berkaitan dengan serangan Israel.

Dalam pernyataan yang disampaikan usai rapat mingguan kabinetnya, Erdogan menegaskan bahwa Turki mengikuti secara seksama setiap dinamika yang terjadi di negara tetangganya itu. Ia menyebut bahwa agresi Israel ke wilayah Suriah kini menjadi masalah terbesar yang dihadapi kawasan.

Erdogan mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga terkait di Turki terus menjalin komunikasi intensif dengan mitra mereka di Suriah. Ia juga mengecam langkah Israel yang menurutnya memperluas aksi kekerasan dengan dalih melindungi komunitas Druze. Presiden Turki itu menilai tindakan tersebut tidak lebih dari dalih semata untuk melakukan ekspansi dan memperkeruh situasi regional.

Dalam pernyataannya yang disiarkan secara langsung di televisi nasional Turki, Erdogan memperingatkan pihak-pihak yang berpihak kepada Israel. Ia menekankan bahwa siapa pun yang bergantung pada kekuatan Israel akan menyadari kesalahan besar yang mereka buat, cepat atau lambat. Menurut Erdogan, pendekatan semacam itu hanya akan memperburuk ketegangan dan memperpanjang penderitaan rakyat Suriah.

Erdogan juga menyampaikan bahwa stabilitas di Suriah bukan hanya penting bagi rakyat Suriah, tetapi juga bagi seluruh negara yang berbatasan langsung dengannya. Ia mengingatkan bahwa jika Suriah gagal bangkit dan stabil, maka seluruh kawasan akan menanggung akibatnya, baik secara ekonomi maupun politik.

Pernyataan Erdogan muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya campur tangan asing di wilayah Suriah, terutama setelah sejumlah serangan udara dilaporkan terjadi di wilayah selatan dan barat negara tersebut. Serangan itu diduga kuat dilakukan oleh Israel, yang mengklaim menargetkan posisi milisi bersenjata yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya.

Namun menurut Erdogan, retorika perlindungan Israel terhadap kelompok Druze hanyalah topeng belaka. Ia mengatakan bahwa motif sebenarnya adalah memperluas dominasi militer dan politik di kawasan. Erdogan juga menyoroti bahwa Israel tidak pernah sungguh-sungguh peduli terhadap keberlangsungan komunitas lokal di Suriah.

Turki, kata Erdogan, tetap konsisten dalam kebijakannya untuk mendukung integritas wilayah Suriah. Ia menegaskan bahwa Ankara tidak pernah menyetujui, dan tidak akan pernah mendukung, segala bentuk upaya pemisahan atau pembentukan entitas politik baru di dalam wilayah Suriah.

Lebih lanjut, Presiden Erdogan menekankan pentingnya menjaga identitas Suriah sebagai negara multikultural. Ia menyatakan bahwa pluralisme budaya dan etnis di Suriah merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Oleh karena itu, Turki akan terus mendukung segala upaya damai yang menjamin kedaulatan dan keutuhan bangsa Suriah.

Dalam kesempatan itu, Erdogan juga menyinggung soal pentingnya diplomasi. Ia mengklaim bahwa Turki menjalankan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada perdamaian, dan akan terus aktif menjembatani dialog antara berbagai pihak di kawasan yang tengah berselisih.

Presiden Erdogan menyatakan optimisme bahwa Suriah pada akhirnya akan mampu keluar dari krisis ini, asalkan kepemimpinannya tetap solid. Secara khusus, ia menyebut peran Presiden Ahmad Al-Sharaa sebagai tokoh kunci dalam menjaga arah dan stabilitas politik di Suriah di tengah badai konflik yang terus berlangsung.

Pernyataan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terbuka dari Erdogan terhadap pemerintahan Damaskus, sekaligus menandai babak baru dalam hubungan bilateral Ankara-Damaskus yang selama bertahun-tahun mengalami pasang surut.

Sejumlah analis menilai bahwa sikap Erdogan kali ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah, terutama dalam konteks meningkatnya ancaman Israel yang semakin aktif beroperasi di wilayah udara Suriah.

Walau demikian, Erdogan tidak menyebut secara eksplisit apakah Turki akan mengambil langkah militer jika ketegangan meningkat. Namun penekanannya pada pentingnya stabilitas kawasan bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Turki siap memainkan peran lebih besar di masa depan.

Beberapa pihak di Ankara menilai bahwa agresi Israel terhadap Suriah tidak hanya merusak infrastruktur militer, tetapi juga mencederai upaya perdamaian regional yang selama ini diperjuangkan sejumlah negara.

Sementara itu, respons dari pihak Suriah sendiri belum banyak disampaikan secara resmi, namun sejumlah media pemerintah menyambut positif pernyataan Erdogan dan menyebutnya sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa Suriah.

Situasi di lapangan sendiri masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sejumlah ledakan dilaporkan terjadi di wilayah Daraa dan Sweida, sementara jet-jet tempur Israel dikabarkan terus melakukan patroli di wilayah udara perbatasan.

Dengan eskalasi ini, masyarakat internasional dihadapkan pada dilema baru: bagaimana menanggapi agresi Israel tanpa memperburuk kondisi keamanan regional. Erdogan, dalam pernyataan terakhirnya, menyerukan kepada negara-negara sahabat untuk tidak diam dan bersama-sama menolak segala bentuk pelanggaran hukum internasional.

Dukungan Erdogan terhadap Suriah dapat menjadi titik balik dalam dinamika politik kawasan. Meski masih banyak rintangan yang harus dihadapi, namun pernyataan tegas pemimpin Turki itu memperjelas satu hal: bahwa Suriah tidak sendiri dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya.

Baca selanjutnya

Tiga Sistem Hukum Wilayah Penjajahan Israel di Palestina dan Suriah

Konflik berkepanjangan di Palestina dan Israel bukan hanya soal senjata dan politik, tetapi juga soal kekuasaan hukum yang terbelah di berbagai wilayah. Setiap kawasan memiliki sistem peradilan berbeda, tergantung siapa yang berkuasa dan bagaimana status wilayah itu secara politik dan hukum internasional. Di Dataran Tinggi Golan Suriah dan Tepi Barat serta Gaza Palestina, warga yanh dijajah Israel hidup di bawah tiga sistem hukum yang nyaris tak saling terhubung, masing-masing berjalan dengan aturan dan yurisdiksi berbeda.

Dataran Tinggi Golan sejak Perang Enam Hari 1967 secara de facto berada di bawah kontrol Israel. Tahun 1981, Israel secara sepihak mencaplok wilayah itu lewat Golan Heights Law. Sejak saat itu, seluruh urusan hukum di wilayah tersebut ditangani oleh sistem peradilan sipil Israel. Warga Suriah keturunan Druze di Golan berstatus permanent resident Israel, dan tunduk pada pengadilan sipil Israel untuk semua perkara pidana, perdata, hingga administrasi keluarga.

Secara hukum internasional, aneksasi Golan oleh Israel tidak pernah diakui. PBB lewat Resolusi 497 menyatakan tindakan Israel ilegal. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung Suriah tidak memiliki yurisdiksi apa pun atas Golan. Tidak ada hakim Suriah atau pengadilan nasional yang beroperasi di sana. Semua urusan hukum di kawasan itu sepenuhnya dikelola Israel, termasuk bagi warga yang tetap menolak kewarganegaraan Israel.

Berbeda dengan Golan, situasi di Tepi Barat jauh lebih rumit. Wilayah ini dibagi menjadi tiga zona sesuai Perjanjian Oslo II: Area A, Area B, dan Area C. Area A di bawah kendali penuh Otoritas Palestina, Area B dikendalikan sipil oleh Palestina tapi keamanan oleh Israel-Palestina bersama, sementara Area C sepenuhnya di bawah kendali Israel, termasuk pemukiman Yahudi. Sistem peradilan yang berlaku pun bergantung di mana kasus itu terjadi.

Di Area A dan B, warga Palestina menjalani perkara perdata, pidana, dan keluarga di bawah sistem pengadilan Otoritas Palestina. Mahkamah Sipil dan Mahkamah Syariah Palestina menangani berbagai perkara di wilayah itu. Namun di Area C, warga Palestina yang terlibat perkara pidana atau keamanan biasanya diadili di pengadilan militer Israel, sementara pemukim Yahudi di sana tetap ditangani oleh pengadilan sipil Israel.

Situasi ini menciptakan ketimpangan hukum mencolok di Tepi Barat. Dua warga yang tinggal berdekatan bisa diadili di sistem hukum yang berbeda hanya karena asal etnis dan status kewarganegaraan. Seorang pemuda Palestina di Area C yang melakukan unjuk rasa bisa dibawa ke pengadilan militer Israel, sementara seorang pemukim Yahudi di wilayah yang sama ditangani di pengadilan sipil Israel.

Di Gaza, sejak 2007 pasca konflik antara Fatah dan Hamas, sistem hukum sepenuhnya dikelola pemerintahan Hamas. Otoritas Palestina tidak lagi memiliki kekuasaan peradilan di sana. Semua perkara, mulai dari pidana berat, perdata, hingga keluarga, ditangani oleh pengadilan Hamas. Sistem hukumnya memadukan warisan hukum Ottoman, Mesir, hukum nasional Palestina, dan aturan administrasi internal Hamas.

Tidak ada pengadilan Israel yang beroperasi di Gaza. Namun dalam kasus di mana warga Gaza ditangkap oleh Israel di wilayah Israel atau perbatasan, mereka akan diadili di pengadilan militer Israel. Hal ini berlaku khususnya dalam kasus yang disebut berkaitan dengan keamanan atau aksi perlawanan bersenjata. Di dalam Gaza sendiri, proses peradilan sepenuhnya berjalan di bawah wewenang Hamas.

Mahkamah Agung Palestina yang berbasis di Ramallah hanya memiliki yurisdiksi de jure atas Area A dan B di Tepi Barat. Hamas di Gaza bahkan membentuk Mahkamah Agung sendiri dan sistem peradilan terpisah sejak 2007. Tidak ada relasi administratif atau koordinasi hukum antara kedua institusi ini, membuat sistem hukum Palestina semakin terfragmentasi.

Dualisme peradilan ini memperparah ketidakpastian hukum bagi warga Palestina. Di satu sisi, mereka harus tunduk pada peradilan nasional di Ramallah, sementara di sisi lain, wilayah Gaza tunduk pada peradilan Hamas yang tak terhubung ke pusat. Ketegangan politik antara Fatah dan Hamas pun membuat penyatuan sistem hukum nasional sulit terwujud dalam waktu dekat.

Di sisi Israel, yurisdiksi peradilan untuk pemukim Yahudi di Tepi Barat sepenuhnya berada di bawah pengadilan sipil Israel, termasuk Mahkamah Agung di Yerusalem Barat. Sistem ini berjalan paralel dengan peradilan militer Israel yang khusus menangani warga Palestina di wilayah pendudukan. Kondisi ini memunculkan ketidaksetaraan hukum yang selama ini menjadi sorotan organisasi HAM internasional.

Secara hukum internasional, baik Golan, Tepi Barat, maupun Gaza diakui sebagai wilayah pendudukan. Namun realita politik dan militer membuat sistem peradilan di ketiga kawasan itu berjalan dalam arah yang bertolak belakang. Anehnya, tak ada satu pun lembaga hukum bersama yang bisa menjembatani ketiganya. Masing-masing sistem peradilan berjalan dengan dasar kekuasaan dan kontrol keamanan di wilayahnya.

Ketegangan tiga sistem hukum ini memperumit upaya perdamaian di kawasan. Banyak analis hukum meyakini, tanpa kesepakatan soal tata kelola peradilan, solusi politik di Palestina dan Israel tidak akan sepenuhnya tuntas. Perlu ada mekanisme transisi hukum dan jaminan keadilan setara untuk semua pihak jika ingin rekonsiliasi politik berjalan adil.

Persoalan peradilan di kawasan ini membuktikan bahwa konflik di Palestina bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga soal siapa yang berhak menegakkan hukum atas warganya. Selama ketiga sistem hukum ini tidak disatukan atau minimal disinkronkan, ketegangan politik dan hukum di Palestina dan Israel akan terus berlangsung, melampaui soal senjata dan politik diplomasi.

Baca selanjutnya

Perbandingan Peran Kesultanan Sokoto dan Kesultanan di Malaysia dalam Pembangunan Ekonomi Negara

Kesultanan Sokoto, yang berakar dari Kekhalifahan Sokoto pada abad ke-19, dan kesultanan-kesultanan di Malaysia, yang berakar dari kerajaan-kerajaan Melayu kuno, memiliki persamaan dan perbedaan yang menarik dalam konteks sejarah, peran, dan pengaruhnya di masyarakat modern. Keduanya memiliki warisan sejarah yang kuat sebagai entitas politik dan keagamaan yang penting di wilayahnya masing-masing.

Kesultanan Sokoto didirikan pada tahun 1804 selama Perang Fulani oleh Usman dan Fodio. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan ini menguasai wilayah yang luas di Afrika Barat, dengan lebih dari 30 emirat di bawah pemerintahannya. Namun, pada tahun 1903, Inggris menaklukkan Sokoto dan menggabungkannya ke dalam Nigeria Utara. Meskipun demikian, Kesultanan Sokoto tetap menjadi institusi keagamaan dan budaya yang penting di Nigeria Utara, dengan Sultan Sokoto dianggap sebagai pemimpin spiritual umat Islam di wilayah tersebut.

Di Malaysia, kesultanan-kesultanan Melayu telah ada sejak berabad-abad yang lalu, dengan sejarah yang kaya akan kerajaan-kerajaan maritim dan perdagangan. Setelah kemerdekaan Malaysia, kesultanan-kesultanan ini diintegrasikan ke dalam sistem monarki konstitusional, di mana Sultan memiliki peran formal dalam pemerintahan negara bagian masing-masing.

Salah satu persamaan utama antara Kesultanan Sokoto dan kesultanan-kesultanan di Malaysia adalah peran mereka dalam menjaga tradisi dan budaya lokal. Sultan di kedua sistem dihormati sebagai simbol warisan budaya dan memiliki pengaruh sosial yang signifikan di komunitas mereka. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan sengketa, dan mempromosikan perdamaian.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam peran politik mereka. Di Malaysia, Sultan memiliki peran konstitusional yang jelas, termasuk dalam pengesahan undang-undang dan penunjukan pejabat pemerintah di tingkat negara bagian.

Mereka juga memiliki peran dalam memajukan ekonomi negara bagian masing-masing, misalnya dengan mendukung investasi di sektor-sektor strategis dan mempromosikan pariwisata.

Di Nigeria, peran Sultan Sokoto lebih dominan dalam urusan agama dan tradisional, dengan pengaruh politik yang lebih informal. Meskipun demikian, Sultan Sokoto juga memiliki peran dalam memajukan ekonomi Nigeria Utara, misalnya dengan mendorong investasi di sektor pertanian dan pertambangan, serta mempromosikan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Peran Sultan di kedua negara juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Sultan dapat mendukung program-program pembangunan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan. Mereka juga dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai positif, seperti toleransi, kerukunan, dan gotong royong, yang penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, peran Sultan di Nigeria dan Malaysia terus berkembang. Mereka perlu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menemukan cara-cara baru untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara masing-masing. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan produk-produk lokal dan menarik investasi asing.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam peran politik dan struktur kekuasaan, Sultan di Nigeria dan Malaysia memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi negara masing-masing. Mereka adalah simbol warisan budaya, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat yang dihormati, yang memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas mereka. Dengan memanfaatkan pengaruh dan sumber daya yang mereka miliki, mereka dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dibuat oleh AI

Kemlu Houthi Tuduh AS tak Serius Ciptakan Perdamaian di Yaman

Kementerian Luar Negeri Pemerintahan Sanaa yang dibentuk oleh kelompok Houthi menuduh AS tidak serius untuk menciptakan perdamaian di Yaman.

Pernyataan itu menyusul desakan AS melalui utusan khusus untuk Yaman agar kelompok Houthi bersikap baik karena masyarakat dunia menyaksikan segala tindakan kelompok tersebut.

Sebelumnya, kelompok Houthi menyerang sejumlah fasilitas minyak Yaman di Hadramaut yang memicu kecaman dunia.

Posisi AS saat ini juga dikritis oleh kelompok anti Houthi di Yaman apalagi Gedung Putih telah mencabut Houthi dari daftar teroris yang artinya mengakui kudeta Houthi pada 2011.

Baca: Upaya Gagal Abdullah Saleh Rebut Kekuasaan dari Tangan Houthi di Yaman

Washington dituduh bersikap lunak kepada Houthi untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan.

Hubungan antara AS dan Yaman sudah terjalin sejak 1940-an saat ibukota Yaman masih terletak di Taiz.

Yaman Utara juga menjadi sekutu AS di Perang Dingin melawan Uni Soviet. 

Hubungan itu berlanjut saat Yaman Selatan yang pro Soviet akhirnya bergabung dengan Utara menjadi Yaman.

Pada 2014 saat kelompok Houthi menguasai Sanaa, dilaporkan banyak persenjataan AS yang disita dan jatuh ke tangan kelompok Houthi khususnya dari pangkalan udara Al Anad Air Base setelah AS evakuasi dan pelabuhan Al Hodeidah.

Jatuhnya senjata bernilai 500 juta dolar AS itu diperkirakan bukan sesuatu yang tidak bisa didhindarkan sebelumnya.

Baca selanjutnya