Israel Serang Kapal LPG Berawak Pakistan di Yaman

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mengumumkan bahwa sebuah kapal tanker gas cair (LPG) yang diawaki mayoritas warga Pakistan menjadi target serangan drone Israel di pelabuhan Ras al-Esa, Yaman. Insiden terjadi pada 17 September 2025, saat ketegangan di Timur Tengah terus meningkat.

Naqvi menjelaskan bahwa kapal tersebut membawa 27 awak, terdiri dari 24 warga Pakistan termasuk kapten kapal Mukhtar Akbar, dua warga Sri Lanka, dan satu warga Nepal. Serangan drone menyebabkan salah satu tangki LPG meledak dan memicu kebakaran di kapal.

Meski situasi sangat berbahaya, para awak berhasil memadamkan api sebelum kebakaran meluas. Namun, setelah kejadian itu, kapal dicegat oleh kapal-kapal Houthi yang menguasai perairan tersebut. Para awak kemudian ditahan di atas kapal dalam kondisi penuh tekanan.

Kabar penahanan ini menimbulkan kekhawatiran besar, karena awak kapal menghadapi ancaman dari serangan udara dan risiko dijadikan sandera dalam konflik regional yang semakin rumit.

Naqvi menyebutkan bahwa berkat upaya intensif aparat sipil dan keamanan, seluruh awak berhasil dibebaskan. Kapal dan krunya kini sudah keluar dari perairan Yaman dan berada dalam kondisi aman.

Ia menekankan bahwa pembebasan terjadi dalam keadaan luar biasa, di mana harapan sempat nyaris hilang. Pemerintah Pakistan mengerahkan semua saluran diplomasi untuk memastikan keselamatan warganya.

Insiden ini menunjukkan semakin luasnya eskalasi konflik antara Israel dan kelompok Houthi di Yaman, yang belakangan sering terlibat dalam serangan saling balas di Laut Merah dan Teluk Aden.

Israel diketahui memperluas skala genosidanya kepada warga Palestina. Konflik berkepanjangan itu telah menewaskan lebih dari 65.500 orang, mayoritas warga sipil Palestina.

Belum diketahui alasan serangan ke kapal tanker di Ras al-Esa, tapi Israel diprediksi berbagai pihak akan melakukan aksi terorisme ke berbagai pihak yang bersimpati pada warga Gaza yang tewas dibantai Israel setiap hari tanpa upaya dunia untuk menghentikan.

Dampaknya kini langsung dirasakan Pakistan, negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik tetapi menjadi korban eskalasi kawasan. Kehadiran 24 warga Pakistan di kapal itu membuat insiden ini mendapat sorotan besar di Islamabad.

Hubungan Pakistan dengan Israel memang sejak lama berada dalam ketegangan. Pakistan tidak mengakui Israel, dan berbagai pernyataan pejabat Israel kerap menyinggung potensi nuklir Islamabad yang sedikit menyulitkan Israel mengobok-obok dan meneror Pakistan.

Pada Juni 2025, Direktur Geopolitik Universitas Ibrani, Meir Masri, memprediksi bahwa Pakistan akan menjadi target berikutnya dalam kampanye teror global Israel setelah Iran. Pernyataan ini kini terlihat relevan setelah serangan terhadap kapal Pakistan di Yaman.

Para pengamat menilai bahwa serangan ini memperkuat prediksi bahwa Israel mulai mengalihkan fokus ke Pakistan sebagai bagian dari strategi regionalnya. Observasi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi Islamabad terkait keselamatan warganya di luar negeri.

Bagi Pakistan, serangan ini menjadi sinyal bahaya bahwa warganya di kawasan konflik bisa menjadi sasaran, meski negara itu sendiri tidak terlibat dalam perang Gaza.

Naqvi mengapresiasi ketangguhan para awak kapal yang tetap berjuang menyelamatkan diri dan memadamkan api, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi ancaman langsung.

Insiden ini juga memicu kritik terhadap kurangnya perlindungan internasional untuk jalur perdagangan energi di Laut Merah. Serangan terhadap kapal komersial dinilai mengancam stabilitas global.

Pengamat menekankan bahwa konflik Israel dengan Houthi dapat semakin memanas setelah insiden ini. Jika serangan terhadap kapal asing berlanjut, kawasan Laut Merah bisa menjadi medan perang baru dengan konsekuensi ekonomi luas.

Bagi Israel, serangan drone terhadap kapal di Yaman diyakini sebagai upaya arogansi di kawasan dan bagian dari upaya membuka front baru yang melibatkan negara lain, termasuk Pakistan.

Insiden ini menunjukkan bahwa perang Gaza berdampak jauh melampaui Palestina, karena jalur perdagangan internasional dan warga dari berbagai negara kini turut menjadi korban.

Dengan situasi yang terus menegang, Pakistan berada dalam posisi sulit. Warganya selamat dari tragedi kali ini, namun kekhawatiran akan ancaman serupa di masa depan masih membayangi, terutama jika prediksi para pengamat dan Universitas Ibrani benar bahwa Israel menargetkan Pakistan setelah Iran.

Baca selanjutnya

Harapan Baru Warga Kamp Bab al-Salama, Suriah

Warga kamp Bab al-Salama di pedesaan utara Aleppo, Suriah, kembali menghadapi ketidakpastian setelah muncul rencana penggusuran untuk perluasan perlintasan perbatasan. Proyek yang disebut bernuansa komersial ini menuntut ribuan keluarga mencari tempat tinggal baru, meski mereka baru saja berupaya menata hidup pasca gelombang pengungsian sebelumnya.

Bagi para pengungsi, Bab al-Salama bukan sekadar tempat tinggal sementara. Kamp ini telah menjadi simbol perjuangan, saksi bisu dari berbagai babak sejarah konflik Suriah, serta ruang bertahan hidup yang penuh keterbatasan. Sebagian besar penduduk melarikan diri ke sini sejak tahun 2016, ketika serangan udara dan darat meluluhlantakkan desa-desa mereka di Aleppo utara.

Kini, setelah hampir satu dekade bertahan, mereka diminta meninggalkan tenda dan rumah darurat yang sudah diperbaiki dengan susah payah. Pemerintah lokal menyiapkan relokasi ke lokasi baru berjarak antara 70 hingga 120 kilometer, sebuah jarak yang dianggap memberatkan bagi banyak keluarga.

Warga khawatir langkah ini akan memutus keterikatan mereka dengan tanah asal. Banyak yang berusaha memperbaiki rumah di desa-desa lama, namun kondisi ekonomi membuat hal itu nyaris mustahil. Tidak ada listrik, bahan bangunan mahal, dan energi alternatif seperti panel surya sulit dijangkau.

Sebagian pengungsi mengaku sudah menginvestasikan semua yang dimiliki untuk membangun kembali tempat tinggal di kamp Bab al-Salama. Jika digusur tanpa kompensasi, jerih payah bertahun-tahun akan hilang begitu saja. Mereka menuntut adanya solusi yang adil berupa ganti rugi tunai maupun perbaikan rumah di kampung asal.

Menurut warga, kompensasi bukan sekadar hak, melainkan jembatan untuk kembali ke kehidupan normal. Dengan dukungan pemerintah dan lembaga internasional, mereka berharap bisa membangun kembali desa-desa yang hancur dan perlahan meninggalkan status pengungsi.

Kamp Bab al-Salama sendiri bukan baru kali ini menghadapi ujian. Sejak awal berdirinya, tempat ini telah menjadi salah satu kamp pengungsi tertua di kawasan perbatasan Suriah–Turki. Puluhan tahun lalu, kamp ini juga pernah menampung warga Suriah yang terdampak konflik kecil maupun gelombang migrasi lintas batas.

Seiring perubahan zaman, Bab al-Salama bertransformasi dari sekadar tenda darurat menjadi perkampungan dengan bangunan semi permanen. Jalan setapak, sekolah darurat, hingga pasar kecil tumbuh seiring kebutuhan warganya. Namun, status hukum dan keterbatasan infrastruktur membuat kamp ini tetap rapuh menghadapi perubahan kebijakan.

Kini, proyek perluasan perlintasan perbatasan memberi tekanan baru. Bagi sebagian pihak, proyek ini dianggap penting demi kelancaran perdagangan lintas negara. Namun, bagi ribuan pengungsi, ini berarti kehilangan lagi apa yang sudah dibangun dengan susah payah.

Beberapa organisasi kemanusiaan menilai solusi terbaik adalah pendekatan berbasis hak. Artinya, pemerintah lokal dan pengelola proyek harus memastikan warga menerima kompensasi layak sebelum penggusuran dilakukan. Bentuknya bisa berupa bantuan tunai, pembangunan rumah permanen di desa asal, atau bahkan subsidi energi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

Langkah seperti ini akan meminimalisasi trauma pengungsian berulang, sesuatu yang sudah terlalu sering dialami warga Suriah. Setiap kali dipaksa berpindah, anak-anak kehilangan sekolah, orang dewasa kehilangan pekerjaan, dan ikatan sosial terpecah.

Sejumlah warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan. Mereka memahami pentingnya stabilitas ekonomi di kawasan perbatasan. Namun, mereka menolak jika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan kehidupan mereka tanpa solusi manusiawi.

Harapan mereka sederhana: bisa kembali ke desa dan kota asal dengan kondisi rumah yang layak dihuni. Jika hal itu tidak memungkinkan, setidaknya mereka ingin mendapat jaminan kehidupan yang lebih baik di tempat relokasi.

Sebagian besar warga juga menyerukan agar komunitas internasional ikut turun tangan. Dukungan lembaga kemanusiaan diharapkan mampu menekan pihak berwenang untuk tidak mengabaikan hak-hak dasar pengungsi.

Sejarah panjang Bab al-Salama membuktikan betapa tempat ini telah menjadi benteng terakhir bagi ribuan orang. Dari generasi ke generasi, kamp ini mengajarkan arti bertahan hidup dalam kondisi paling sulit.

Kini, di persimpangan nasib, masa depan kamp ini bergantung pada keputusan politik dan kebijakan ekonomi. Apakah warga akan kembali mengalami pengungsian panjang, atau justru mendapat kesempatan untuk pulang dengan bermartabat.

Kisah Bab al-Salama menjadi potret nyata betapa sulitnya perjalanan pengungsi Suriah. Lebih dari sekadar isu kemanusiaan, ini juga menjadi ujian moral bagi mereka yang memegang kendali atas proyek pembangunan.

Solusi terbaik hanya bisa terwujud jika ada keadilan dalam setiap langkah. Dengan ganti rugi yang memadai, kesempatan kembali membangun desa asal, dan penghormatan terhadap hak-hak pengungsi, maka Bab al-Salama bisa menutup satu babak penderitaan dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Jika tidak, sejarah panjang kamp ini hanya akan menambah catatan pilu tentang pengungsian yang tak berkesudahan. Bagi warga Bab al-Salama, saat ini adalah momen penting untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebelum terlambat.

Baca selanjutnya

MIlisi Druze Pro Mossad Kibarkan Bendera Israel Usai Pasukan Suriah Mundur dari Suwaida

Milisi bersenjata Al Hajri yang berasal dari komunitas Druze di wilayah selatan Suriah, Suwaida, dilaporkan mengibarkan bendera Israel di beberapa pos militer setelah pasukan pemerintah Suriah mundur dari wilayah tersebut. 

Peristiwa ini terjadi menyusul serangan udara intensif yang dilancarkan Israel ke Damaskus dan sekitarnya, yang mengakibatkan melemahnya posisi militer Suriah di sejumlah titik strategis. Aksi pengibaran bendera tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan terbuka milisi tersebut terhadap intervensi Israel, sekaligus menunjukkan ketegangan internal yang semakin membesar di tengah krisis Suriah.

Pengamat regional menilai bahwa langkah milisi Aal Hajri itu berpotensi memperkeruh situasi, sebab dapat ditafsirkan sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan nasional Suriah.

Meskipun kelompok Druze selama ini dikenal menjaga netralitas atau bahkan mendukung pemerintahan pusat, namun tindakan sebagian kecil kelompok seperti Aal Hajri dinilai sebagai respons terhadap ketidakpuasan mereka terhadap perlindungan yang diberikan Damaskus.

Pengibaran bendera Israel juga memicu kecaman luas dari berbagai faksi nasionalis dan sekuler Suriah yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah provokatif dan berbahaya di tengah meningkatnya agresi Israel.

Meski tidak semua warga Druze pro Israel, Milisi Al Hajri diyakini main mata dengan intelijen Israel untuk membuat kekacauan. Dimulai dengan penculikan warga Arab Badui untuk memancing konflik sektarian lalu melakukan pembantain ketika warga Badui melakukan pembalasan.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan terbaru di Suriah, terutama yang berkaitan dengan serangan Israel.

Dalam pernyataan yang disampaikan usai rapat mingguan kabinetnya, Erdogan menegaskan bahwa Turki mengikuti secara seksama setiap dinamika yang terjadi di negara tetangganya itu. Ia menyebut bahwa agresi Israel ke wilayah Suriah kini menjadi masalah terbesar yang dihadapi kawasan.

Erdogan mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga terkait di Turki terus menjalin komunikasi intensif dengan mitra mereka di Suriah. Ia juga mengecam langkah Israel yang menurutnya memperluas aksi kekerasan dengan dalih melindungi komunitas Druze. Presiden Turki itu menilai tindakan tersebut tidak lebih dari dalih semata untuk melakukan ekspansi dan memperkeruh situasi regional.

Dalam pernyataannya yang disiarkan secara langsung di televisi nasional Turki, Erdogan memperingatkan pihak-pihak yang berpihak kepada Israel. Ia menekankan bahwa siapa pun yang bergantung pada kekuatan Israel akan menyadari kesalahan besar yang mereka buat, cepat atau lambat. Menurut Erdogan, pendekatan semacam itu hanya akan memperburuk ketegangan dan memperpanjang penderitaan rakyat Suriah.

Erdogan juga menyampaikan bahwa stabilitas di Suriah bukan hanya penting bagi rakyat Suriah, tetapi juga bagi seluruh negara yang berbatasan langsung dengannya. Ia mengingatkan bahwa jika Suriah gagal bangkit dan stabil, maka seluruh kawasan akan menanggung akibatnya, baik secara ekonomi maupun politik.

Pernyataan Erdogan muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya campur tangan asing di wilayah Suriah, terutama setelah sejumlah serangan udara dilaporkan terjadi di wilayah selatan dan barat negara tersebut. Serangan itu diduga kuat dilakukan oleh Israel, yang mengklaim menargetkan posisi milisi bersenjata yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya.

Namun menurut Erdogan, retorika perlindungan Israel terhadap kelompok Druze hanyalah topeng belaka. Ia mengatakan bahwa motif sebenarnya adalah memperluas dominasi militer dan politik di kawasan. Erdogan juga menyoroti bahwa Israel tidak pernah sungguh-sungguh peduli terhadap keberlangsungan komunitas lokal di Suriah.

Turki, kata Erdogan, tetap konsisten dalam kebijakannya untuk mendukung integritas wilayah Suriah. Ia menegaskan bahwa Ankara tidak pernah menyetujui, dan tidak akan pernah mendukung, segala bentuk upaya pemisahan atau pembentukan entitas politik baru di dalam wilayah Suriah.

Lebih lanjut, Presiden Erdogan menekankan pentingnya menjaga identitas Suriah sebagai negara multikultural. Ia menyatakan bahwa pluralisme budaya dan etnis di Suriah merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Oleh karena itu, Turki akan terus mendukung segala upaya damai yang menjamin kedaulatan dan keutuhan bangsa Suriah.

Dalam kesempatan itu, Erdogan juga menyinggung soal pentingnya diplomasi. Ia mengklaim bahwa Turki menjalankan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada perdamaian, dan akan terus aktif menjembatani dialog antara berbagai pihak di kawasan yang tengah berselisih.

Presiden Erdogan menyatakan optimisme bahwa Suriah pada akhirnya akan mampu keluar dari krisis ini, asalkan kepemimpinannya tetap solid. Secara khusus, ia menyebut peran Presiden Ahmad Al-Sharaa sebagai tokoh kunci dalam menjaga arah dan stabilitas politik di Suriah di tengah badai konflik yang terus berlangsung.

Pernyataan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terbuka dari Erdogan terhadap pemerintahan Damaskus, sekaligus menandai babak baru dalam hubungan bilateral Ankara-Damaskus yang selama bertahun-tahun mengalami pasang surut.

Sejumlah analis menilai bahwa sikap Erdogan kali ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah, terutama dalam konteks meningkatnya ancaman Israel yang semakin aktif beroperasi di wilayah udara Suriah.

Walau demikian, Erdogan tidak menyebut secara eksplisit apakah Turki akan mengambil langkah militer jika ketegangan meningkat. Namun penekanannya pada pentingnya stabilitas kawasan bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Turki siap memainkan peran lebih besar di masa depan.

Beberapa pihak di Ankara menilai bahwa agresi Israel terhadap Suriah tidak hanya merusak infrastruktur militer, tetapi juga mencederai upaya perdamaian regional yang selama ini diperjuangkan sejumlah negara.

Sementara itu, respons dari pihak Suriah sendiri belum banyak disampaikan secara resmi, namun sejumlah media pemerintah menyambut positif pernyataan Erdogan dan menyebutnya sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa Suriah.

Situasi di lapangan sendiri masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sejumlah ledakan dilaporkan terjadi di wilayah Daraa dan Sweida, sementara jet-jet tempur Israel dikabarkan terus melakukan patroli di wilayah udara perbatasan.

Dengan eskalasi ini, masyarakat internasional dihadapkan pada dilema baru: bagaimana menanggapi agresi Israel tanpa memperburuk kondisi keamanan regional. Erdogan, dalam pernyataan terakhirnya, menyerukan kepada negara-negara sahabat untuk tidak diam dan bersama-sama menolak segala bentuk pelanggaran hukum internasional.

Dukungan Erdogan terhadap Suriah dapat menjadi titik balik dalam dinamika politik kawasan. Meski masih banyak rintangan yang harus dihadapi, namun pernyataan tegas pemimpin Turki itu memperjelas satu hal: bahwa Suriah tidak sendiri dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya.

Baca selanjutnya

Kitab Taftazani, Warisan Akidah Nusantara yang Terlupa

Sejak ratusan tahun lalu, dunia pesantren Nusantara telah mengenal kitab-kitab teologi Islam klasik yang menjadi rujukan utama dalam pendidikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu kitab paling berpengaruh di kalangan ulama tradisional Nusantara adalah Syarḥ al-‘Aqāid an-Nasafiyyah, karya ulama besar Persia, Sa‘d ad-Din Mas‘ud at-Taftazani. Kitab ini telah lama menjadi standar dalam kajian ilmu kalam di berbagai pesantren di Jawa, Sumatera, hingga Pattani, bahkan sejak abad ke-17.

Kitab ini sejatinya merupakan penjelasan mendalam terhadap matan al-‘Aqāid al-Nasafiyyah, karya Imam an-Nasafi, yang ringkas tapi padat dalam membahas dasar-dasar akidah Sunni. Sa‘d ad-Din Taftazani, ulama kelahiran kota Taftazan di Khurasan, menyusun syarahnya dengan gaya bahasa logis, sistematis, dan menggunakan argumentasi rasional berbasis logika filsafat Aristotelian. Hal ini menjadikan kitab Syarḥ al-‘Aqāid bukan sekadar teks keagamaan, melainkan juga karya intelektual yang memadukan wahyu dan akal.

Di pesantren-pesantren Nusantara, kitab Taftazani ini menjadi pedoman utama dalam memahami konsep-konsep penting dalam ilmu teologi. Mulai dari pembahasan tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, hingga konsep takdir, kehendak, perbuatan manusia, serta definisi iman dan kedudukan para sahabat Nabi. Bahkan kitab ini menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai paham ekstrem seperti Mu’tazilah, Jabariyah, hingga aliran modern yang menolak sebagian konsep Asy‘ariyah.

Keunggulan kitab ini terletak pada kemampuannya menjelaskan dalil akal dan dalil naqli secara seimbang. Taftazani tidak hanya menyodorkan ayat-ayat dan hadits, tapi juga melengkapinya dengan argumentasi logika yang kokoh. Ia membuktikan sifat wajib Allah misalnya, dengan dalil keberadaan yang niscaya, mustahilnya ketiadaan, dan kemustahilan adanya sifat-sifat kekurangan pada Zat Ilahi. Di dunia pesantren, kemampuan memahami logika akidah seperti ini menjadi ukuran kelulusan santri tingkat senior.

Di Minangkabau dan Aceh, meskipun para ulama klasiknya tidak secara formal menggunakan nisbah “Taftazani” sebagai gelar, namun kitab ini tetap menjadi materi wajib di surau-surau dan pesantren tarekat. Surau Ulakan di Pariaman, tempat Syekh Burhanuddin menyebarkan Syattariyah, dan Surau Lubuk Ipuh di Painan, telah lama mengajarkan Syarḥ al-‘Aqāid. Begitu juga di Aceh, kitab ini menjadi rujukan penting sejak era Syekh Abdurrauf Singkil.

Tradisi pesantren Jawa sedikit berbeda. Di sini, ulama yang ahli atau sering mengajarkan kitab ini kadang dijuluki “Taftazani” sebagai gelar kehormatan. Salah satunya adalah Kiai Taftazani Mlangi, Sleman, yang dikenal sebagai guru Ratu Ageng dan Pangeran Diponegoro. Dalam tradisi lisan pesantren Yogyakarta, disebutkan bahwa Kiai Taftazani berasal dari Minangkabau sebelum menetap di Mlangi, meski hal ini belum didukung catatan tertulis resmi.

Peran Kiai Taftazani Mlangi sangat penting dalam membangun akidah pesantren Jawa. Ia bukan hanya pengajar kitab-kitab Tauhid, tetapi juga pembimbing spiritual dan penasihat keluarga keraton Yogyakarta. Karyanya dalam membentengi masyarakat dari paham ekstrem tercermin dari kuatnya tradisi Asy‘ariyah di lingkungan keraton hingga masa Pangeran Diponegoro. Bahkan banyak pesantren salafiyah di sekitar Yogyakarta yang hingga kini masih mempertahankan kurikulum kitab Syarḥ al-‘Aqāid.

Kitab Taftazani ini bukan hanya terkenal di Nusantara. Di Timur Tengah, karya Sa‘d ad-Din Taftazani pernah menjadi teks standar di madrasah-madrasah besar seperti di Herat, Samarkand, dan Baghdad. Bahkan, Taftazani disebut sebagai guru teologi yang dihormati oleh Timur Lenk, penakluk Asia Tengah abad ke-14. Timur Lenk, yang juga Sunni Hanafi, sangat menghargai pemikiran Taftazani dalam menyatukan rasionalitas dan ajaran Ahlussunnah.

Dalam sejarahnya, Timur Lenk dikenal mengumpulkan para ulama terbaik di wilayah kekuasaannya untuk memperkuat legitimasi politik dan agama. Sa‘d ad-Din Taftazani termasuk di antaranya. Bahkan beberapa sumber menyebutkan, kitab-kitab Taftazani menjadi pegangan di istana Samarkand dan dipelajari oleh para wazir dan mufti di bawah kekuasaan Timur. Hal ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh pemikiran Taftazani dalam dunia Islam, bukan hanya sebagai akademisi, tapi juga penasihat politik dan agama.

Di Nusantara sendiri, warisan Taftazani tak hanya dalam bidang tauhid. Karya balaghahnya, Mukhtashar al-Ma’ani, juga menjadi kurikulum wajib pesantren. Kitab ini membahas seni retorika dan keindahan bahasa Arab, serta sering dipelajari bersama Syarḥ al-‘Aqāid. Santri senior yang menguasai kedua kitab ini umumnya disebut ahli kalam dan balaghah, dua disiplin keilmuan yang sangat dihormati.

Kelebihan kitab Syarḥ al-‘Aqāid lainnya adalah kemampuannya menghadirkan debat antara berbagai mazhab kalam secara adil. Taftazani memaparkan pendapat Mu’tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, lalu membantahnya dengan argumen akal dan naql yang kokoh. Pola seperti ini membentuk karakter santri pesantren klasik Nusantara yang kritis namun tetap kokoh dalam akidah Ahlussunnah.

Sampai saat ini, di pesantren-pesantren salafiyah seperti Krapyak, Tremas, Ploso, dan Sidogiri, kitab ini masih dipertahankan. Biasanya diajarkan di kelas tingkat akhir atau khusus santri senior, karena memerlukan dasar logika dan tauhid yang matang. Bahkan di beberapa pesantren Minangkabau yang masih bertahan, seperti Surau Baru di Pariaman, kitab ini tetap dibaca dalam halaqah malam Ramadan.

Selain Syarḥ al-‘Aqāid, kitab-kitab pendamping seperti Umm al-Barahin, al-Jawharah at-Tauhid, dan al-Mawaqif juga diajarkan untuk memperkuat pemahaman teologi. Kitab-kitab logika seperti Sullam al-Munawraq dan Isaghuji menjadi prasyarat bagi santri sebelum masuk ke Syarḥ al-‘Aqāid. Tradisi pendidikan ini bertahan sebagai warisan intelektual Islam Nusantara yang kaya.

Meski kini banyak pesantren modern mulai meninggalkan kitab-kitab kalam klasik, sejumlah pesantren salaf tetap mempertahankannya. Mereka menganggap bahwa Syarḥ al-‘Aqāid bukan hanya teks teologi, melainkan benteng akidah Asy‘ariyah yang telah menjaga umat Islam Nusantara dari berbagai paham sesat sepanjang sejarah. Di tengah gelombang modernisasi, kitab ini masih berdiri tegak di rak-rak pesantren klasik.

Kini, para sejarawan dan akademisi mulai meneliti kembali peran kitab-kitab seperti Syarḥ al-‘Aqāid dalam membentuk karakter ulama Nusantara. Beberapa skripsi dan disertasi telah mengangkatnya, membuktikan bahwa tradisi teologi rasional dan moderat yang diwariskan Taftazani layak dihidupkan kembali. Warisan pemikiran ini tidak hanya penting bagi dunia pesantren, tetapi juga bagi masa depan Islam Nusantara yang santun, logis, dan kokoh dalam akidah.

Baca selanjutnya

Tiga Sistem Hukum Wilayah Penjajahan Israel di Palestina dan Suriah

Konflik berkepanjangan di Palestina dan Israel bukan hanya soal senjata dan politik, tetapi juga soal kekuasaan hukum yang terbelah di berbagai wilayah. Setiap kawasan memiliki sistem peradilan berbeda, tergantung siapa yang berkuasa dan bagaimana status wilayah itu secara politik dan hukum internasional. Di Dataran Tinggi Golan Suriah dan Tepi Barat serta Gaza Palestina, warga yanh dijajah Israel hidup di bawah tiga sistem hukum yang nyaris tak saling terhubung, masing-masing berjalan dengan aturan dan yurisdiksi berbeda.

Dataran Tinggi Golan sejak Perang Enam Hari 1967 secara de facto berada di bawah kontrol Israel. Tahun 1981, Israel secara sepihak mencaplok wilayah itu lewat Golan Heights Law. Sejak saat itu, seluruh urusan hukum di wilayah tersebut ditangani oleh sistem peradilan sipil Israel. Warga Suriah keturunan Druze di Golan berstatus permanent resident Israel, dan tunduk pada pengadilan sipil Israel untuk semua perkara pidana, perdata, hingga administrasi keluarga.

Secara hukum internasional, aneksasi Golan oleh Israel tidak pernah diakui. PBB lewat Resolusi 497 menyatakan tindakan Israel ilegal. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung Suriah tidak memiliki yurisdiksi apa pun atas Golan. Tidak ada hakim Suriah atau pengadilan nasional yang beroperasi di sana. Semua urusan hukum di kawasan itu sepenuhnya dikelola Israel, termasuk bagi warga yang tetap menolak kewarganegaraan Israel.

Berbeda dengan Golan, situasi di Tepi Barat jauh lebih rumit. Wilayah ini dibagi menjadi tiga zona sesuai Perjanjian Oslo II: Area A, Area B, dan Area C. Area A di bawah kendali penuh Otoritas Palestina, Area B dikendalikan sipil oleh Palestina tapi keamanan oleh Israel-Palestina bersama, sementara Area C sepenuhnya di bawah kendali Israel, termasuk pemukiman Yahudi. Sistem peradilan yang berlaku pun bergantung di mana kasus itu terjadi.

Di Area A dan B, warga Palestina menjalani perkara perdata, pidana, dan keluarga di bawah sistem pengadilan Otoritas Palestina. Mahkamah Sipil dan Mahkamah Syariah Palestina menangani berbagai perkara di wilayah itu. Namun di Area C, warga Palestina yang terlibat perkara pidana atau keamanan biasanya diadili di pengadilan militer Israel, sementara pemukim Yahudi di sana tetap ditangani oleh pengadilan sipil Israel.

Situasi ini menciptakan ketimpangan hukum mencolok di Tepi Barat. Dua warga yang tinggal berdekatan bisa diadili di sistem hukum yang berbeda hanya karena asal etnis dan status kewarganegaraan. Seorang pemuda Palestina di Area C yang melakukan unjuk rasa bisa dibawa ke pengadilan militer Israel, sementara seorang pemukim Yahudi di wilayah yang sama ditangani di pengadilan sipil Israel.

Di Gaza, sejak 2007 pasca konflik antara Fatah dan Hamas, sistem hukum sepenuhnya dikelola pemerintahan Hamas. Otoritas Palestina tidak lagi memiliki kekuasaan peradilan di sana. Semua perkara, mulai dari pidana berat, perdata, hingga keluarga, ditangani oleh pengadilan Hamas. Sistem hukumnya memadukan warisan hukum Ottoman, Mesir, hukum nasional Palestina, dan aturan administrasi internal Hamas.

Tidak ada pengadilan Israel yang beroperasi di Gaza. Namun dalam kasus di mana warga Gaza ditangkap oleh Israel di wilayah Israel atau perbatasan, mereka akan diadili di pengadilan militer Israel. Hal ini berlaku khususnya dalam kasus yang disebut berkaitan dengan keamanan atau aksi perlawanan bersenjata. Di dalam Gaza sendiri, proses peradilan sepenuhnya berjalan di bawah wewenang Hamas.

Mahkamah Agung Palestina yang berbasis di Ramallah hanya memiliki yurisdiksi de jure atas Area A dan B di Tepi Barat. Hamas di Gaza bahkan membentuk Mahkamah Agung sendiri dan sistem peradilan terpisah sejak 2007. Tidak ada relasi administratif atau koordinasi hukum antara kedua institusi ini, membuat sistem hukum Palestina semakin terfragmentasi.

Dualisme peradilan ini memperparah ketidakpastian hukum bagi warga Palestina. Di satu sisi, mereka harus tunduk pada peradilan nasional di Ramallah, sementara di sisi lain, wilayah Gaza tunduk pada peradilan Hamas yang tak terhubung ke pusat. Ketegangan politik antara Fatah dan Hamas pun membuat penyatuan sistem hukum nasional sulit terwujud dalam waktu dekat.

Di sisi Israel, yurisdiksi peradilan untuk pemukim Yahudi di Tepi Barat sepenuhnya berada di bawah pengadilan sipil Israel, termasuk Mahkamah Agung di Yerusalem Barat. Sistem ini berjalan paralel dengan peradilan militer Israel yang khusus menangani warga Palestina di wilayah pendudukan. Kondisi ini memunculkan ketidaksetaraan hukum yang selama ini menjadi sorotan organisasi HAM internasional.

Secara hukum internasional, baik Golan, Tepi Barat, maupun Gaza diakui sebagai wilayah pendudukan. Namun realita politik dan militer membuat sistem peradilan di ketiga kawasan itu berjalan dalam arah yang bertolak belakang. Anehnya, tak ada satu pun lembaga hukum bersama yang bisa menjembatani ketiganya. Masing-masing sistem peradilan berjalan dengan dasar kekuasaan dan kontrol keamanan di wilayahnya.

Ketegangan tiga sistem hukum ini memperumit upaya perdamaian di kawasan. Banyak analis hukum meyakini, tanpa kesepakatan soal tata kelola peradilan, solusi politik di Palestina dan Israel tidak akan sepenuhnya tuntas. Perlu ada mekanisme transisi hukum dan jaminan keadilan setara untuk semua pihak jika ingin rekonsiliasi politik berjalan adil.

Persoalan peradilan di kawasan ini membuktikan bahwa konflik di Palestina bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga soal siapa yang berhak menegakkan hukum atas warganya. Selama ketiga sistem hukum ini tidak disatukan atau minimal disinkronkan, ketegangan politik dan hukum di Palestina dan Israel akan terus berlangsung, melampaui soal senjata dan politik diplomasi.

Baca selanjutnya

Mengurai Benang Merah Sejarah: Antara Gayo, Alas, Kluet, Singkil, dan Jejak Batak di Aceh, Serta Kisah Para Panglima dan Raja

Sebuah narasi sejarah yang menarik dan kompleks terjalin di antara berbagai kelompok etnis di Aceh, mengungkapkan hubungan yang lebih erat dari yang mungkin disadari banyak orang. Suku Gayo, Alas, Kluet, dan Singkil, yang kini memiliki identitas budaya yang berbeda, menyimpan jejak masa lalu yang menghubungkan mereka dengan kelompok etnis Batak. Bahkan, terdapat catatan sejarah yang menyebutkan bahwa suku Gayo pernah dikategorikan sebagai bagian dari orang Batak.

Keterkaitan ini tidak hanya terbatas pada catatan sejarah, tetapi juga tercermin dalam beberapa aspek budaya dan sosial. Salah satu indikasi kuat adalah adanya kesamaan marga di antara suku Alas, Kluet, dan Singkil dengan marga-marga Batak. Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan migrasi, perkawinan, atau interaksi budaya yang signifikan di masa lalu, yang menyebabkan penyebaran sistem marga Batak ke wilayah-wilayah tersebut.

Baca: Mencari Titik Peradaban Batak

Catatan sejarah yang menyebutkan suku Gayo sebagai bagian dari orang Batak memberikan perspektif menarik tentang bagaimana identitas etnis dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Meskipun dalam berbagai riwayat dan tarombo, justru sebagian orang Batak adalah keturunan Gayo.

Faktor geografis, politik, dan sosial budaya dapat mempengaruhi bagaimana suatu kelompok masyarakat diklasifikasikan dan mengidentifikasi diri. Kemungkinan besar, pada masa lalu, sebelum terbentuknya identitas etnis yang lebih spesifik seperti sekarang, terdapat spektrum identitas yang lebih luas di wilayah tersebut.

Selain keterkaitan etnis, sejarah Aceh juga mencatat peran penting tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dengan Batak. Salah satunya adalah Panglima Manang Sukka, seorang tokoh penting dalam Kesultanan Aceh. Gelar "Manang Sukka" sendiri memiliki nuansa yang mengarah pada asal-usul atau keterkaitan dengan wilayah yang dihuni oleh suku Batak. Meskipun detail mengenai latar belakang Panglima Manang Sukka mungkin terbatas, keberadaannya menunjukkan adanya individu dengan latar belakang Batak yang menduduki posisi penting dalam struktur kekuasaan Aceh.

Baca: Jejak Batak dan Mandailing di Singapura: Dari Era Kerajaan hingga Konglomerat Modern

Tokoh lain yang menarik perhatian adalah Teuku Raja Batak dari Trumon. Gelar "Raja Batak" yang disandangnya secara eksplisit menunjukkan keterkaitan dengan etnis Batak. Teuku Raja Batak merupakan penguasa lokal di wilayah Trumon, Aceh Selatan, dan memiliki peran penting dalam sejarah wilayah tersebut, terutama dalam konteks hubungan dengan Kesultanan Aceh dan interaksi dengan kekuatan kolonial. Keberadaan seorang penguasa dengan gelar "Raja Batak" di Aceh semakin menggarisbawahi jejak kehadiran dan pengaruh orang Batak di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, konsep "Imam Peut" atau empat imam di Aceh juga menarik untuk ditelusuri. Meskipun tidak secara langsung merujuk pada etnis Batak, struktur kekuasaan tradisional Aceh yang melibatkan empat tokoh agama atau pemimpin ini menunjukkan adanya sistem yang mengakomodasi berbagai kelompok dan pengaruh. Kemungkinan adanya keterlibatan atau pengaruh dari kelompok dengan latar belakang Batak dalam struktur "Imam Peut" tidak dapat diabaikan sepenuhnya, mengingat sejarah interaksi yang panjang.

Kesamaan marga di antara suku Alas, Kluet, dan Singkil dengan marga Batak menjadi bukti kuat adanya hubungan historis. Sistem marga adalah elemen penting dalam struktur sosial Batak, dan penyebarannya ke wilayah lain mengindikasikan adanya kontak dan pertukaran budaya yang intens. Migrasi kelompok Batak ke wilayah-wilayah tersebut, perkawinan antar etnis, atau adopsi sistem marga oleh kelompok non-Batak adalah beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan fenomena ini.

Sejarah mencatat bahwa wilayah Aceh dan tanah Batak memiliki kedekatan geografis dan interaksi yang berkelanjutan.

Perdagangan, konflik, dan pertukaran budaya telah menjadi bagian dari dinamika hubungan antara kedua wilayah ini selama berabad-abad. Hal ini menciptakan ruang bagi terjadinya percampuran budaya dan penyebaran elemen-elemen identitas, termasuk sistem marga.

Penting untuk dicatat bahwa identitas etnis adalah sesuatu yang dinamis dan dapat berubah. Apa yang dianggap sebagai "Batak" pada masa lalu mungkin memiliki cakupan yang lebih luas atau berbeda dengan pemahaman modern. Proses pembentukan identitas etnis yang lebih spesifik dan terkotak-kotak mungkin terjadi seiring dengan perkembangan sejarah dan interaksi antar kelompok masyarakat.

Penelusuran lebih lanjut melalui penelitian sejarah, linguistik, dan antropologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara suku Gayo, Alas, Kluet, Singkil, dan Batak.

Artefak arkeologis, catatan sejarah lokal, tradisi lisan, dan perbandingan bahasa dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk mengungkap benang merah sejarah yang menghubungkan kelompok-kelompok etnis ini.

Memahami sejarah keterkaitan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang masa lalu, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih luas tentang keragaman budaya di Aceh dan Sumatera Utara. Pengakuan terhadap adanya hubungan historis dapat membantu membangun jembatan pemahaman dan menghargai warisan budaya yang beragam di wilayah ini.

Kisah tentang Panglima Manang Sukka, Teuku Raja Batak, dan kesamaan marga adalah bagian dari narasi yang lebih besar tentang interaksi antar kelompok etnis di Aceh. Sejarah mencatat bahwa wilayah ini telah menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, menciptakan lanskap etnis yang kaya dan kompleks.

Dengan menggali lebih dalam akar sejarah, dapat ditemukan bahwa batas-batas etnis tidak selalu kaku dan permanen. Interaksi dan pertukaran budaya telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas kelompok masyarakat di Aceh dan sekitarnya. Pengakuan terhadap masa lalu yang saling terhubung ini dapat memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara berbagai kelompok etnis di wilayah ini.

Dibuat oleh AI

Perbandingan Peran Kesultanan Sokoto dan Kesultanan di Malaysia dalam Pembangunan Ekonomi Negara

Kesultanan Sokoto, yang berakar dari Kekhalifahan Sokoto pada abad ke-19, dan kesultanan-kesultanan di Malaysia, yang berakar dari kerajaan-kerajaan Melayu kuno, memiliki persamaan dan perbedaan yang menarik dalam konteks sejarah, peran, dan pengaruhnya di masyarakat modern. Keduanya memiliki warisan sejarah yang kuat sebagai entitas politik dan keagamaan yang penting di wilayahnya masing-masing.

Kesultanan Sokoto didirikan pada tahun 1804 selama Perang Fulani oleh Usman dan Fodio. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan ini menguasai wilayah yang luas di Afrika Barat, dengan lebih dari 30 emirat di bawah pemerintahannya. Namun, pada tahun 1903, Inggris menaklukkan Sokoto dan menggabungkannya ke dalam Nigeria Utara. Meskipun demikian, Kesultanan Sokoto tetap menjadi institusi keagamaan dan budaya yang penting di Nigeria Utara, dengan Sultan Sokoto dianggap sebagai pemimpin spiritual umat Islam di wilayah tersebut.

Di Malaysia, kesultanan-kesultanan Melayu telah ada sejak berabad-abad yang lalu, dengan sejarah yang kaya akan kerajaan-kerajaan maritim dan perdagangan. Setelah kemerdekaan Malaysia, kesultanan-kesultanan ini diintegrasikan ke dalam sistem monarki konstitusional, di mana Sultan memiliki peran formal dalam pemerintahan negara bagian masing-masing.

Salah satu persamaan utama antara Kesultanan Sokoto dan kesultanan-kesultanan di Malaysia adalah peran mereka dalam menjaga tradisi dan budaya lokal. Sultan di kedua sistem dihormati sebagai simbol warisan budaya dan memiliki pengaruh sosial yang signifikan di komunitas mereka. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan sengketa, dan mempromosikan perdamaian.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam peran politik mereka. Di Malaysia, Sultan memiliki peran konstitusional yang jelas, termasuk dalam pengesahan undang-undang dan penunjukan pejabat pemerintah di tingkat negara bagian.

Mereka juga memiliki peran dalam memajukan ekonomi negara bagian masing-masing, misalnya dengan mendukung investasi di sektor-sektor strategis dan mempromosikan pariwisata.

Di Nigeria, peran Sultan Sokoto lebih dominan dalam urusan agama dan tradisional, dengan pengaruh politik yang lebih informal. Meskipun demikian, Sultan Sokoto juga memiliki peran dalam memajukan ekonomi Nigeria Utara, misalnya dengan mendorong investasi di sektor pertanian dan pertambangan, serta mempromosikan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Peran Sultan di kedua negara juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Sultan dapat mendukung program-program pembangunan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan. Mereka juga dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai positif, seperti toleransi, kerukunan, dan gotong royong, yang penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, peran Sultan di Nigeria dan Malaysia terus berkembang. Mereka perlu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menemukan cara-cara baru untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara masing-masing. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan produk-produk lokal dan menarik investasi asing.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam peran politik dan struktur kekuasaan, Sultan di Nigeria dan Malaysia memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi negara masing-masing. Mereka adalah simbol warisan budaya, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat yang dihormati, yang memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas mereka. Dengan memanfaatkan pengaruh dan sumber daya yang mereka miliki, mereka dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dibuat oleh AI

Kemlu Houthi Tuduh AS tak Serius Ciptakan Perdamaian di Yaman

Kementerian Luar Negeri Pemerintahan Sanaa yang dibentuk oleh kelompok Houthi menuduh AS tidak serius untuk menciptakan perdamaian di Yaman.

Pernyataan itu menyusul desakan AS melalui utusan khusus untuk Yaman agar kelompok Houthi bersikap baik karena masyarakat dunia menyaksikan segala tindakan kelompok tersebut.

Sebelumnya, kelompok Houthi menyerang sejumlah fasilitas minyak Yaman di Hadramaut yang memicu kecaman dunia.

Posisi AS saat ini juga dikritis oleh kelompok anti Houthi di Yaman apalagi Gedung Putih telah mencabut Houthi dari daftar teroris yang artinya mengakui kudeta Houthi pada 2011.

Baca: Upaya Gagal Abdullah Saleh Rebut Kekuasaan dari Tangan Houthi di Yaman

Washington dituduh bersikap lunak kepada Houthi untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan.

Hubungan antara AS dan Yaman sudah terjalin sejak 1940-an saat ibukota Yaman masih terletak di Taiz.

Yaman Utara juga menjadi sekutu AS di Perang Dingin melawan Uni Soviet. 

Hubungan itu berlanjut saat Yaman Selatan yang pro Soviet akhirnya bergabung dengan Utara menjadi Yaman.

Pada 2014 saat kelompok Houthi menguasai Sanaa, dilaporkan banyak persenjataan AS yang disita dan jatuh ke tangan kelompok Houthi khususnya dari pangkalan udara Al Anad Air Base setelah AS evakuasi dan pelabuhan Al Hodeidah.

Jatuhnya senjata bernilai 500 juta dolar AS itu diperkirakan bukan sesuatu yang tidak bisa didhindarkan sebelumnya.

Baca selanjutnya

Bos JD.com Ditahan Sebentar di AS, karena..

ilustrasi

SITIOTIO ONLINE -- Berita penangkapan pendiri JD.com Richard Liu Qiangdong di Amerika Serikat (AS) sangat mengejutkan. Pasalnya, Liu selama ini adalah sosok yang banyak dikagumi.

Liu dikenal sebagai konglomerat sukses yang membangun JD.com menjadi e-commerce kedua terbesar di China. Di luar kampung halamannya, Liu memang relatif belum dikenal.

Sejumlah langkah investasi terbaru yang dilakukannya di Asia Tenggara dan rencana perluasan ke Eropa, mengantarkan pria 43 tahun ini tampil di ajang World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss tahun ini.

Kemunculannya di pertemuan ekonomi tahunan berskala global tersebut perlahan membuat namanya dikenal di luar China. Dalam salah satu sesi WEF, Liu menjadi pembicara dan duduk bersama para petinggi berpengaruh lainnya seperti CEO Adidas Group Kasper Rorsted dan Chief Wal-Mart AS Greg Foran.

Seperti dikutip detikINET dari South China Morning Post, di panggung ini, Liu secara singkat bercerita mengenai kisah hidupnya dan saat dirinya memulai JD.com.

Lika-Liku Bos JD yang Ditangkap di AS Foto: South China Morning Post

Si Anak Miskin

"Alasan pertama saya mendirikan bisnis ini adalah, saya mencari uang untuk nenek saya," Liu memulai. "Saat itu, dia sakit keras dan butuh biaya berobat, namun kami tidak punya uang," sambungnya.

Lahir dari keluarga miskin di utara provinsi Jiangsu, Liu memutar otak. Berulang kali mencoba dan gagal, Liu tak menyerah.

Dia memulai bisnis dengan membuka sebuah toko yang menjual komponen komputer di Beijing. Namun dia harus menutupnya pada 2003 setelah sindrom pernafasan akut melanda China. Pasalnya, kondisi ini menyebabkan orang-orang, tak mau keluar rumah karena takut terkena penyakit mematikan.

Pada suatu titik, hal ini membuatnya terpikir memindahkan bisnisnya secara online. Dari sana, dia merintis bisnis e-commerce JD.com.

Kegigihannya mengantarnya sukses membangun JD.com menjadi sebuah perusahaan dengan valuasi pasar sekitar USD 67 miliar.

Lika-Liku Bos JD yang Ditangkap di AS Foto: South China Morning Post

Simak juga video 'Pendiri JD.com Ditangkap atas Kejahatan Seks di Amerika Serikat':

Asal Usul Nama JD

Di panggung WEF pula, terungkap asal usul nama JD. Menanggapi pertanyaan ini, Liu sempat tersenyum sebelum menjawabnya.

"Saya harap istri saya tidak di sini untuk mendengar jawaban saya," sebutnya.

Rupanya, JD merupakan kombinasi dari huruf pertama nama cinta pertamanya, 'Jing' dan panggilan kesayangan Liu, 'Dong'. Istri Liu, Zhang Zetian (24 tahun) yang hadir di acara tersebut, tampak tersenyum simpul di tengah-tengah audience yang sontak tertawa mendengar jawaban Liu.

Setelah sedikit intermezo yang menghibur tersebut, Liu memaparkan sejumlah jurus JD.com di pasar e-commerce. Langkah pertama mencapai ambisi JD secara global, sebut Liu, adalah menghadirkan brand asing populer ke China.

Dengan demikian, konsumen bisa membeli apa yang mereka inginkan tanpa perlu ke luar negeri. Langkah kedua, membawa brand premium China ke pasar luar negeri.

"Saya yakin dalam 10 tahun mendatang, berbagai brand China akan ada di mana-mana di pasar global," yakin Liu.

Saat ini, JD.com mempekerjakan sekitar 162.000 pekerja dan mulai berinvestasi di berbagai negara, sebagai bagian dari rencana ekspansinya di luar China.

Tak hanya itu, nama Liu bersanding dengan miliuner asal China lainnya seperti CEO Alibaba Group Jack Ma, bos Tencent Holdings Ma Huateng dan CEO Baidu Robin Li Yanhong.

Lika-Liku Bos JD yang Ditangkap di AS Foto: REUTERS/Bobby Yip/File Photo

Ditangkap di AS

Liu ditangkap di AS atas dugaan kejahatan seksual. Dia ditangkap pada Jumat (31/8) malam waktu setempat dan dibebaskan pada Sabtu (1/9) sore waktu setempat.

Kepolisian Minneapolis, kota terbesar di Minnesota, menyebut penyelidikan terhadap Liu masih berlangsung. Namun mereka enggan mengonfirmasi soal penangkapan maupun tuduhan yang menjerat Liu.

"Dia ditangkap pada Jumat (31/8) malam dan dibebaskan pada Sabtu (1/9) sore waktu setempat. Dia dibebaskan meski ada laporan resmi," sebut Petugas Informasi Publik pada Kepolisian Minneapolis, John Elder, kepada AFP.

Di negara bagian Minnesota, tindakan kriminal kejahatan seksual mengarah pada spektrum luas untuk aktivitas seksual non-konsensual.

Dalam pernyataan terpisah via Weibo, pihak JD.com mengonfirmasi bahwa Liu sempat ditangkap atas tudingan palsu saat perjalanan bisnis.

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa otoritas setempat tidak menemukan bukti tindak kejahatan dan membebaskan Liu. (sumber)

#KMSinarBangun Tenggelam di #DanauToba: Ini Masukan dari Ombudsman RI untuk Perbaikan #SumutBerduka #PrayForDanauToba

SITIOTIO ONLINE -- Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba pada Senin (18/6) kemarin mengundang keprihatinan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut meminta agar kapal laik operasi di kawasan Danau Toba diperketat.

Ombudsman meminta agar melakukan penataan terhadap kapal-kapal laik berlayar di kawasan Danau Toba. Supaya, lanjutnya, ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Perhubungan provinsi maupun Dinas Perhubungan kabupaten/kota di sekitar Danau Toba.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, dari beberapa kali peristiwa kapal tenggelam di Danau Toba, persoalannya adalah kelebihan penumpang dan tidak ada standar keselamatan di kapal.

“Misalnya, tidak ada pelampung. Yang kita lihat kemarin melalui vidio yang beredar, penumpang itu berlompatan dari kapal tanpa satu pun memakai pelampung. Itu berarti kapal tidak punya standar keselamatan,” kata Abyadi.

“Informasi yang kita dapat juga, kapal ini melebihi kapasitas penumpang. Dulu juga pernah kejadian seperti ini karena over kapasitas.” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Abyadi, standar keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan secara serius sehingga bisa meminimalisir risiko kecelakaan dan menekan korban jiwa.
"Kalau memang cuaca buruk dan terjadi kecelakaan, paling tidak dengan memenuhi standar-standar itu, kita bisa meminimalisir jumlah korban," tegasnya.

Standar keselamatan penumpang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

"Termasuk di dalamnya diatur tentang berapa jumlah penumpang. Kemudian bagaimana standar keselamatannya. Itu saja ditaati dan dipenuhi," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan pengawasan kapal-kapal di kawasan Danau Toba. Ia mendapat, unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang ada di kawasan tersebut sering tidak ada petugasnya.

"Bagaimana pengawasan dilakukan jika tidak ada orangnya, petugasnya sering tidak ada di tempat. UPT itu jangan sekadar ada tapi juga harus berfungsi," tegasnya.

“Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, M. Zein, sudah saya hubungi, dan mengingatkan agar kasus ini jadi pelajaran. Kadishub menyatakan, siap melakukan perbaikan," pungkasnya.

Sampai saat tim gabungan menemukan dan mengevakuasi 19 orang penumpang di KM Sinar Bangun. Dari 19 penumpang, 18 orang dinyatakan selamat, satu penumpang meninggal dunia bernama Tri Suci Ulandari (24) asal Aceh Tamiang. (sumber)

Dicoba Langsung Jajaran Direktur, Ehang Sudah Siap Bawa Penumpang

SITIOTIO ONLINE -- Dua tahun lalu, perusahaan pembuat drone asal Tiongkok, Ehang hadir di CES dan berjanji membuat drone yang bisa membawa penumpang.

Ketika itu, banyak orang di dunia teknologi yang skeptis. Namun, kini, Ehang menampilkan video dari penerbangan pengujian drone miliknya di Tiongkok.

Teknisi Ehang menguji drone helikopter bernama Ehang 184 dengan berbagai tes. Mereka melakukan lebih dari 1.000 tes penerbangan dengan penumpang manusia, seperti terbang vertikal setinggal 300 meter, tes membawa beban seberat lebih dari 230 kilogram, pengujian penerbangan menempuh jarak 15 kilometer dan pengujian kecepatan maksimal yang mencapai 130 kilometer per jam.

Menurut laporan The Verge, pengujian Ehang 184 dilakukan dalam berbagai cuaca, termasuk panas terik, kabut tebal dan saat malam. Tampaknya, Ehang telah mendengar skeptisme banyak orang dan mencoba untuk membuktikan keseriusan mereka.

"Apa yang kami lakukan bukanlah olahraga ekstrem, jadi keselamatan penumpang selalu menjadi prioritas utama," kata pendiri dan CEO Ehang, Huazhi Hu dalam pernyataan resmi.

"Sekarang kami telah sukses menguji Ehang 184, saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi pada mobilitas di masa depan." (sumber)

Panorama Bukit Teletubbies di Holbung, Samosir

sumber

SITIOTIO ONLINE -- Bukit Holbung di Samosir, Sumatera Utara disebut-sebut oleh warga net sebagai Bukit Teletubbies.

Banyak yang mengincarnya untuk berfoto di instagram dan media sosial lainnya. (baca selanjutnya di sini)

Di Holbung juga terdapat Masjid Al Mubarokah di Desa Janji Martahan bagi wisatawan yang ingin menunaikan shalat.

Masjid ini diwakafkan oleh kel. Aron Situmorang dan Nazirnya bernama Simson Situmorang. (baca)

BUMDes Tembus Pasar Malaysia

Logo sebuah BUMDes (ilustrasi)

SITIOTIO ONLINE -- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus menunjukkan komitmennya mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas, dengan cara meningkatkan promosi produk lokal di tingkat internasional.

Kali ini, Bank BRI mengirimkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Bisnis dan pengusaha UMKM binaan, untuk mengikuti Pameran Indonesia Archipelago Exhibition (ARCHEX) 2018 yang diselenggarakan di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kuala Lumpur, Malaysia, pada 3 April 2018.

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) RI serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur di Malaysia ini, diselenggarakan dalam rangka optimalisasi pengembangan ekonomi mikro berbasis perdesaan melalui BUMDes, serta mendorong daya saing para pelaku ekonomi mikro nasional, agar mampu bersaing secara global.

“Dengan berpartisipasi dalam acara ini, Bank BRI ingin memperkenalkan berbagai produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades), yang dibawa oleh BUMDes dan kelompok usaha ekonomi desa UMKM dari Indonesia di kancah internasional,” kata Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto.

Melalui pameran Prukades ini, pengusaha dapat memperluas pasar produk-produk unggulan desa. “Kami terus mendorong seluruh nasabah binaan Bank BRI dan berbagai produk unggulan BUMDes agar naik kelas, salah satunya dengan mengikutsertakan di event nasional dan internasional seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mendorong UMKM nasional Go Digital dan Go Global,” ujar Sis Apik.

BUMDes binaan BRI yang ikut dalam acara ARCHEX 2018, antara lain BUMDes Bungai Jaya dari Kabupaten Kapuas, BUMDes Maju Mandiri dari Kabupaten Gunung Kidul, BUMDes Matigisene, BUMDes Tarakan dari Halmahera Barat, BUMDes Gemata dan Cisuka dari Kabupaten Tasikmalaya. Adapun kelompok usaha yang diikutsertakan antara lain dari Takengon, Bandar Lampung, Denpasar, Bengkulu dan Palu. Beberapa kelompok usaha binaan BRI yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, telah memiliki produk unggulan yang telah dikenal luas di masyarakat, namun belum mampu menembus pasar internasional.

Salah satu pengusaha UMKM binaan BRI yang berpartisipasi di ARCHEX 2018 adalah Zulkifli. Zulkifli merupakan nasabah BRI Cabang Teluk Betung, Lampung, dan memiliki usaha pembuatan kain Tapis dengan omzet mencapai Rp 1,8 miliar per bulan, dengan bantuan 15 karyawan serta 7.000 pengrajin binaan yang tersebar di seluruh Bandar Lampung.

Selain itu, terdapat BUMDes Tarakan yang juga mengikuti ARCHEX 2018 sebagai Mitra BRI. BUMDes Tarakan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara ini, telah diresmikan menjadi Desa Pariwisata di tahun 2016 oleh Dinas Pariwisata Daerah. Wisata yang menjadi unggulan pada BUMDes Tarakan antara lain Spice Trip, Water Sport, Sunrise View, dan Cottage. Hingga saat ini, Bank BRI telah menjadikan lebih dari 13.000 BUMDes sebagai Mitra Bisnis Bank BRI di seluruh Indonesia, dan sebanyak 1.500 di antaranya telah menjadi agen BRILink.

“Ke depan, Bank BRI akan terus berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan kepada BUMDes dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia, untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Di antaranya melalui sosialisasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen keuangan, serta perluasan pemasaran, baik melalui website Indonesia Mall maupun dengan mengikutkan di acara pameran seperti ini,” tutur Sis Apik. (sumber)

Warga Ingin Sumut Jadi Provinsi yang Terbaik #PilgubSumut2018 #Eramas #Djoss

SITIOTIO ONLINE -- Banyak harapan warga yang diutarakan kepada paslon yang bertarung di pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018.

Di antaranya adalah ingin Sumut jadi provinsi yang terbaik di Indonesia.

Berikut harapan warga kepada para paslon:

#Repost @eramas061 (@get_repost) ・・・ 57 TAHUN EDY RAHMAYADI PART 3 . @edy_rahmayadi @ijeck09 . @eramasbermartabat @eramassumut @kabareramas @relawancantik_eramas @forumperempuaneramas @gen_eramas @ijeckfansclub @sahabatijeck @kawan_ijeck @edyrahmayadi.sumut @edyijecksumut @koeimas @besmart_sumut @brewbrothercoffee . . Follow Twitter: @eramas_01 ---------------------------------------------------------------------------- #edyrahmayadi #musarajekshah #ijeck #eramas #pilgubsu2018 #sumutSATU #sumutbermartabat #sumut1

Sebuah kiriman dibagikan oleh EDY - IJECK SUMUT #1 (@edyijecksumut) pada 10 Mar 2018 jam 7:45 PST

#Repost @eramas061 (@get_repost) ・・・ 57 TAHUN EDY RAHMAYADI PART 2 . @edy_rahmayadi @ijeck09 . @eramasbermartabat @eramassumut @kabareramas @relawancantik_eramas @forumperempuaneramas @gen_eramas @ijeckfansclub @sahabatijeck @kawan_ijeck @edyrahmayadi.sumut @edyijecksumut @koeimas @besmart_sumut . . Follow Twitter: @eramas_01 ---------------------------------------------------------------------------- #edyrahmayadi #musarajekshah #ijeck #eramas #pilgubsu2018 #sumutSATU #sumutbermartabat #sumut1

Sebuah kiriman dibagikan oleh EDY - IJECK SUMUT #1 (@edyijecksumut) pada 10 Mar 2018 jam 7:48 PST

Investasi PLN di Sumut Capai Rp120 Triliun

PLN Regional Sumatera Utara dipimpin oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto, melakukan kunjungan kerja di Sektor Pandan dan Sektor Labuhan Angin PLN Pembangkitan Sumatera. Dia mengatakan bahwa tahun 2018 ini investasi Regional Sumatera mencapai Rp120 triliun.

"Hal ini harus dimanfaatkan agar kita bisa membangun proyek pembangkit dan menjual serta meningkatkan kualitas pelayanan PLN kepada masyarakat. Harapan stakeholder kepada kita adalah Hidden Capacity kita harus minimal 10% dari daya terpasang di masyarakat," katanya, Selasa (6/2/2018).

PLN Regional Sumut harus meningkatkan pelayanan karena tahun ini akan diresmikan Transmisi 275 dan 500 kV untuk menjaga kehandalan listrik kepada masyarakat. Hal ini menjadi konsentrasi utama untuk meningkatkan pelayanan, dikarenakan IPP pada saat ini komposisinya 60-40 dibanding PLN, menunjukkan bahwa PLN masih belum mampu melahirkan pembangkit baru dan mengelola pembangkit lama dan juga menjaga kehandalan jaringan listrik. Untuk itu perlu ditingkatkan pelayanannya agar ketika Transmisi 275 dan 500 kV diresmikan dapat dioperasikan secara optimal.

"Saya titip kepada Pak Rahmat (Manajer Sektor Labuhan Angin) agar EAF meningkat dan EFOR menurun, supaya pelanggan kita tidak komplain terhadap pemadaman yang mana seringkali PLN Wilsu yang dilontarkan komentar pedas," ujarnya.

Selain itu, PLN Wilayah Sumut harus memperhatikan Biaya Pokok Penyediaan agar penjualan PLN Wilayah Sumut mencapai keuntungan. Hal ini dikarenakan Unit Induk yang sudah mencapai keuntungan (Biaya Pokok Penyediaan Penjualan) hanya ada 5 (lima) saja, yaitu: Distribusi Jakarta, Distribusi Banten, Distribusi Jawa Barat, Distribusi Jawa Timur dan Distribusi Bali.

"Yang terpenting adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif dan berintegritas. Karena tanpa integritas, tidak ada gunanya kita berkomunikasi tentang pelayanan prima kita kepada pelanggan," pungkasnya. (sumber)