Teks lengkap perjanjian antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) bertanggal 29 Januari mulai beredar luas dan membuka gambaran rinci kompromi politik–militer yang selama ini hanya disampaikan secara umum lewat pernyataan pers.
Dokumen tersebut memuat 14 klausul yang dirancang untuk dilaksanakan dalam empat tahap selama satu bulan, ditambah satu tahap kelima yang berisi komitmen permanen antara kedua belah pihak.
Kesepakatan ini menandai titik balik penting setelah bertahun-tahun ketegangan, terutama di wilayah timur laut Suriah yang selama ini berada di bawah kendali de facto SDF dengan dukungan Barat.
Klausul pertama menegaskan deklarasi gencatan senjata permanen dan menyeluruh, sekaligus penghentian penangkapan dan penggerebekan terkait peristiwa terbaru, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk meredakan eskalasi di lapangan.
Menariknya, meski terjadi rekonsiliasi, pengamanan penjara-penjara ISIS tetap dipercayakan kepada SDF, dengan dukungan logistik penuh dari negara, mencerminkan pengakuan Damaskus terhadap peran krusial SDF dalam isu terorisme.
Di bidang militer, SDF sepakat menarik pasukannya dari kota Hasakah dan Qamishli menuju barak yang telah ditentukan, sementara tentara Suriah mundur ke Al-Shaddadi di selatan Hasakah sebagai langkah penyeimbang.
Kesepakatan ini juga mencakup pengalihan ladang minyak strategis Rmeilan dan Al-Suwaydiyah ke otoritas negara, dengan Kementerian Energi bertanggung jawab mengintegrasikan para pegawai sipilnya.
Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Suriah akan membentuk satu divisi militer khusus untuk Provinsi Hasakah, di mana pasukan SDF dilebur ke dalam tiga brigade resmi.
Di Kobani, kekuatan militer lokal akan diintegrasikan menjadi satu brigade yang berada di bawah divisi militer Provinsi Aleppo, menandakan penyatuan struktur komando secara nasional.
Untuk aspek keamanan internal, disepakati masuknya masing-masing 15 kendaraan keamanan ke Hasakah dan Qamishli guna memperkuat stabilitas, bersamaan dengan dimulainya proses integrasi aparat keamanan SDF ke Kementerian Dalam Negeri.
Pada ranah politik-administratif, perjanjian ini menetapkan pembagian kewenangan yang sensitif, termasuk pengangkatan gubernur Hasakah yang dicalonkan oleh SDF dan kepala keamanan provinsi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Selain itu, SDF juga memperoleh jatah politik dengan pengangkatan seorang wakil menteri pertahanan, langkah yang jarang terjadi dalam sejarah konflik Suriah.
Negara juga mengambil alih sejumlah lokasi vital, termasuk ladang minyak dan Bandara Qamishli, yang dialihkan kepada Otoritas Penerbangan Sipil sebagai simbol pemulihan kedaulatan administratif.
Di sektor perbatasan, tim Otoritas Penyeberangan Darat akan ditempatkan di perlintasan Semalka dan Nusaybin guna mengaktifkan kembali jalur resmi serta mencegah masuknya senjata dan pejuang asing.
Salah satu klausul krusial menegaskan pengambilalihan seluruh institusi sipil di Provinsi Hasakah oleh pemerintah Suriah, dengan lembaga Administrasi Otonom dilebur ke dalam struktur negara.
Namun demikian, perjanjian ini juga membatasi kehadiran militer, dengan larangan tegas bagi seluruh pihak untuk memasukkan pasukan bersenjata ke kota dan permukiman, khususnya wilayah Kurdi.
Di bidang pendidikan, negara menjamin pengesahan ijazah sekolah dan universitas yang diterbitkan oleh Administrasi Otonom, mengakhiri ketidakpastian masa depan ribuan pelajar.
Organisasi lokal, kebudayaan, dan media juga akan dilegalkan sesuai hukum nasional, membuka ruang baru bagi aktivitas sipil yang sebelumnya berada di wilayah abu-abu hukum.
Pemerintah dan SDF sepakat bekerja sama membahas jalur pendidikan komunitas Kurdi, dengan mempertimbangkan kekhususan budaya dan bahasa dalam sistem nasional.
Isu pengungsi mendapat penekanan khusus, dengan jaminan pemulangan warga ke Afrin, Sheikh Maqsoud, dan Ras al-Ayn, serta pembentukan kembali administrasi sipil setempat.
Secara keseluruhan, dokumen ini menunjukkan kompromi besar dari kedua pihak, di mana Damaskus memulihkan kedaulatan negara, sementara SDF memperoleh integrasi politik dan jaminan keamanan bagi basis sosialnya.
Kesepakatan ini sekaligus menandai babak baru konflik Suriah, dari konfrontasi bersenjata menuju rekonsiliasi bertahap yang akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
Perjanjian damai antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang bocor ke publik menunjukkan pola yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari berbagai skema rekonsiliasi yang pernah ditawarkan sebelumnya.
Intinya tetap sama, yakni integrasi struktur militer dan sipil SDF ke dalam negara Suriah, pengakuan administratif, serta jaminan bagi pegawai dan aparat yang sebelumnya bekerja di bawah Administrasi Otonom.
Namun dalam praktiknya, SDF selama bertahun-tahun bersikukuh menolak skema tersebut, terutama karena kekhawatiran kehilangan otonomi politik, struktur komando sendiri, dan pengaruh ideologis yang telah mereka bangun sejak konflik berlangsung.
Penolakan ini diperkuat oleh keyakinan sebagian elite SDF bahwa posisi mereka akan terus dilindungi oleh dukungan eksternal, terutama kehadiran militer dan politik Amerika Serikat di Suriah timur laut.
Perhitungan itulah yang kemudian berubah ketika tekanan militer meningkat dan realitas geopolitik bergeser, membuat sejumlah wilayah strategis perlahan terlepas dari kendali SDF.
Akibat keterlambatan menerima kompromi, SDF kehilangan beberapa kawasan penting, sementara pertempuran yang terjadi menelan korban jiwa dari kalangan militan maupun warga sipil.
Padahal, jika kesepakatan semacam ini diterima lebih awal, pegawai sipil di wilayah seperti Raqqa dan Deir Ezzour dapat langsung diintegrasikan ke dalam institusi negara, tanpa harus melalui fase konflik yang panjang dan berdarah.
Integrasi tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi ribuan pegawai administrasi, tenaga pendidikan, dan sektor layanan publik yang selama ini hidup dalam ketidakpastian status.
Penolakan berkepanjangan justru membuat ruang kompromi semakin sempit, sehingga ketika kesepakatan akhirnya tercapai, posisi tawar SDF tidak lagi sekuat sebelumnya.
Perjanjian ini akhirnya menjadi pelajaran politik pahit bahwa dalam konflik berkepanjangan, waktu sering kali menjadi faktor penentu, dan kompromi yang tertunda dapat berujung pada kerugian wilayah serta korban yang seharusnya bisa dihindari.
Berikut teks perjanjian antara pemerintah Suriah dan SDF tertanggal 29 Januari, yang menjadi dasar pernyataan pers.
Perjanjian ini mencakup 14 klausul dan empat tahap yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, ditambah tahap kelima yang berisi komitmen permanen antara kedua pihak:
1. Deklarasi gencatan senjata permanen dan menyeluruh, penghentian seluruh penangkapan dan penggerebekan yang terkait dengan peristiwa terbaru, dengan tetap melanjutkan perlindungan penjara-penjara ISIS oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), serta pemberian dukungan logistik penuh untuk operasi evakuasi yang sedang berlangsung.
2. Penarikan militer pasukan SDF dari kota Hasakah dan Qamishli ke barak militer yang telah disepakati, sebagai imbalannya penarikan segera tentara Suriah ke kota Al-Shaddadi di selatan Hasakah.
Pengalihan ladang minyak Rmeilan dan Al-Suwaydiyah, serta integrasi pegawai sipil oleh Kementerian Energi.
3. Pembentukan satu divisi militer untuk Provinsi Hasakah oleh Kementerian Pertahanan Suriah, dengan integrasi pasukan SDF ke dalam tiga brigade.
4. Integrasi kekuatan militer di Kobani ke dalam satu brigade yang berafiliasi dengan divisi militer di Provinsi Aleppo.
5. Masuknya 15 kendaraan keamanan ke masing-masing kota Hasakah dan Qamishli untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas, serta dimulainya proses integrasi aparat keamanan SDF ke Kementerian Dalam Negeri.
6. Penunjukan pejabat lokal:
Penunjukan seorang gubernur Hasakah yang dicalonkan oleh SDF.
Penunjukan kepala keamanan provinsi yang dicalonkan oleh pemerintah Suriah.
Penunjukan wakil menteri pertahanan yang dicalonkan oleh SDF.
7. Pengalihan lokasi strategis:
Pengalihan ladang minyak Rmeilan dan Al-Suwaydiyah serta integrasi pegawai sipil oleh Kementerian Energi.
Pengalihan Bandara Qamishli kepada Otoritas Penerbangan Sipil.
8. Pengiriman tim dari Otoritas Penyeberangan Perbatasan Darat ke perlintasan Semalka dan Nusaybin untuk meresmikan status pegawai sipil, mencegah penggunaan perlintasan untuk memasukkan senjata dan orang asing dari luar perbatasan, serta mengaktifkan kembali perlintasan secara segera.
Menjamin kembalinya seluruh pengungsi ke kota dan desa mereka, serta penunjukan pejabat lokal dalam administrasi sipil di wilayah tersebut.
9. Pengambilalihan seluruh institusi sipil di Provinsi Hasakah oleh pemerintah Suriah dan integrasi institusi Administrasi Otonom ke dalam institusi negara Suriah, termasuk pengesahan status pegawai sipil yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut.
10. Larangan masuknya pasukan militer ke kota dan permukiman oleh seluruh pihak, khususnya di wilayah-wilayah Kurdi.
11. Penyelesaian dan pengesahan seluruh ijazah sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan yang diterbitkan oleh Administrasi Otonom di Suriah timur laut.
12. Perizinan seluruh organisasi lokal dan budaya serta lembaga media sesuai dengan undang-undang yang mengatur kementerian terkait.
13. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk membahas jalur pendidikan komunitas Kurdi dan memperhatikan kekhususan pendidikan mereka.
14. Menjamin kembalinya seluruh pengungsi ke kota dan desa mereka (Afrin, Sheikh Maqsoud, Ras al-Ayn / Sere Kaniye), serta penunjukan pejabat lokal dalam administrasi sipil di wilayah-wilayah tersebut.