Sejak era 1980-an, Irak dan Arab Saudi sama-sama dikenal sebagai negara kaya minyak dengan ekonomi bergantung pada energi. Cadangan minyak keduanya menjadi tulang punggung pertumbuhan dan sumber devisa utama. Namun, perjalanan ekonomi keduanya berakhir sangat berbeda.
Pada puncak era Saddam Hussein, GDP Irak sempat menyentuh angka 120 miliar dolar AS. Pada masa itu, Baghdad dipenuhi kendaraan mewah, dan negara ini mampu membantu pembangunan jalan di Yordania dan Suriah. Perekonomian Irak terlihat kokoh dan berpengaruh di kawasan.
Sebaliknya, Saudi pada masa itu memiliki cadangan minyak lebih besar dan stabilitas politik yang relatif terjaga. Produksi minyak Saudi bisa terus dioptimalkan, dan negara tersebut memanfaatkan kelebihan pendapatan minyak untuk investasi infrastruktur.
Perbedaan besar mulai terlihat ketika Irak menghadapi konflik berkepanjangan. Perang Iran-Irak pada 1980-an, invasi Kuwait 1990, perang Teluk 1991, embargo internasional, hingga invasi Amerika Serikat 2003 membuat ekonomi Irak terus terguncang. Infrastruktur hancur, investasi terhenti, dan stabilitas sosial menurun.
Sementara itu, Saudi berhasil menjaga keamanan internalnya. Stabilitas politik memungkinkan Riyadh melakukan ekspansi investasi besar-besaran di sektor minyak maupun non-minyak. Negara ini membangun pelabuhan, bandara, dan kota baru untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Diversifikasi ekonomi menjadi faktor kunci Saudi. Program Vision 2030 menekankan investasi di energi terbarukan, pariwisata, dan sektor halal, sehingga perekonomian Saudi tidak sepenuhnya bergantung pada minyak. Irak, sebaliknya, tidak sempat melakukan diversifikasi karena fokus pada pemulihan pasca-konflik.
Produktivitas dan kapasitas investasi Saudi unggul karena pemerintah mampu memanfaatkan cadangan minyak untuk pembangunan yang produktif. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk program strategis, bukan biaya perang atau keamanan internal seperti di Irak.
Harga minyak dan kendali produksi juga memperkuat posisi Saudi. Riyadh mampu menyesuaikan produksi melalui OPEC dan menjual minyak pada harga optimal, sementara Irak sering harus menjual di bawah harga pasar karena sanksi dan ketidakamanan di ladang minyak.
Perbedaan ini memengaruhi GDP per kapita. Saudi bisa mempertahankan pertumbuhan per kapita lebih tinggi dengan jumlah penduduk yang terkontrol dan migrasi tenaga kerja yang diatur. Irak mengalami pertumbuhan per kapita yang lambat karena populasi meningkat cepat tanpa pendapatan merata.
Jika konflik dan sanksi tidak pernah terjadi, beberapa analis memperkirakan GDP Irak saat ini bisa berada di kisaran 300–400 miliar dolar AS. Namun kenyataan memperlihatkan negara ini justru menghadapi stagnasi ekonomi dan ketimpangan sosial yang tinggi.
Saat ini, GDP Saudi melampaui 1 triliun dolar AS. Keberhasilan ini bukan sekadar karena cadangan minyak yang lebih besar, tetapi juga karena stabilitas politik, diversifikasi ekonomi, dan kemampuan mengelola pendapatan secara produktif.
Irak, meski memiliki cadangan minyak signifikan, terlihat miskin di jalanan Baghdad yang dipenuhi transportasi sederhana mirip bajaj tiga roda. Kondisi ini mencerminkan kerusakan infrastruktur dan rendahnya daya beli masyarakat.
Perbedaan lain terlihat dari kontribusi Saudi terhadap kawasan. Riyadh mampu membantu pembangunan regional, investasi infrastruktur di negara tetangga, serta mendukung proyek ekonomi lintas Arab. Irak kini hampir tidak terlihat aktif membantu sesama negara Arab.
Analisis sektor minyak juga menunjukkan Saudi memanfaatkan setiap barel minyak untuk meningkatkan produktivitas nasional. Irak kehilangan potensi besar karena ladang minyak sering terganggu konflik dan korupsi internal.
Produktivitas ekonomi kedua negara juga berbeda. Saudi mengukur keberhasilan melalui indikator seperti RASK—Revenue per Available Seat-Km—dalam sektor transportasi dan indikator investasi lainnya, sementara Irak fokus sekadar menjaga produksi minyak mentah tanpa pengelolaan optimal.
Stabilitas politik Saudi memungkinkan perencanaan jangka panjang dan pembangunan kota baru seperti NEOM, sedangkan Irak terus fokus pada pemulihan pasca-perang dan keamanan internal.
Dengan kapasitas produksi minyak yang lebih fleksibel, Saudi mampu menstabilkan pasar domestik dan internasional, menjaga harga optimal, serta memaksimalkan pendapatan negara. Irak sering kehilangan kesempatan tersebut karena tekanan eksternal dan internal.
Perbedaan GDP, meski cadangan minyak awalnya serupa, mencerminkan dampak besar stabilitas politik, investasi produktif, dan manajemen ekonomi yang konsisten. Saudi berhasil memanfaatkan sumber daya secara strategis, Irak tertinggal akibat konflik panjang.
Kesimpulannya, perbedaan ekonomi Saudi dan Irak bukan hanya soal cadangan minyak, tetapi juga soal manajemen, stabilitas, diversifikasi, dan produktivitas. GDP besar tidak selalu berarti kesejahteraan merata, seperti terlihat di Irak saat ini.
Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi negara penghasil minyak lainnya. Stabilitas, perencanaan strategis, dan pengelolaan pendapatan secara produktif lebih menentukan pertumbuhan jangka panjang dibanding hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.
Pada era Ottoman, wilayah yang kini menjadi Irak merupakan salah satu provinsi penting dengan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan sungai. Sungai Tigris dan Efrat menjadi jalur vital bagi transportasi komoditas seperti gandum, kurma, dan kapas. Meski kaya sumber daya alam, termasuk ladang minyak yang mulai dieksplorasi di awal abad ke-20, infrastruktur terbatas dan kendali pusat Ottoman menekankan pajak dan distribusi hasil pertanian ke Istanbul. Ekonomi lebih bersifat subsisten dan bergantung pada kondisi politik serta keamanan lokal.
Sementara itu, wilayah Nejed dan Hijaz pada era Ottoman relatif lebih miskin dan terisolasi. Hijaz memiliki peran religius sebagai jalur haji, sehingga perekonomian lokal banyak bergantung pada layanan ziarah dan perdagangan terbatas di kota suci Mekkah dan Madinah. Nejed, dataran pedalaman, bergantung pada peternakan dan perdagangan antar suku, tanpa infrastruktur memadai. Minyak belum menjadi faktor signifikan, sehingga ekonomi lebih tradisional dan terbatas dibandingkan Irak.
Transisi ke Saudi modern, khususnya sejak penemuan minyak pada awal abad ke-20, mengubah secara drastis lanskap ekonomi wilayah Hijaz dan Nejed. Saudi mampu memanfaatkan cadangan minyak untuk membangun infrastruktur, kota baru, dan jaringan transportasi yang modern. Pendapatan dari minyak menjadi sumber devisa utama dan mendukung diversifikasi sektor ekonomi, termasuk pariwisata, perdagangan, dan industri halal. Produksi minyak terpusat pada wilayah barat dan timur, sedangkan Nejed tetap menjadi pusat administratif dan pertanian terbatas.
Perbandingan struktur ekonomi menunjukkan perbedaan signifikan. Irak Ottoman mengandalkan pertanian dan perdagangan sungai, sementara Saudi modern memanfaatkan minyak sebagai tulang punggung pembangunan. Irak hanya mulai mengekspor minyak secara signifikan pada abad ke-20, sehingga ekonomi modernnya sangat tergantung pada sumber daya alam, namun sering terganggu oleh konflik dan ketidakstabilan politik. Saudi, sebaliknya, mampu menjaga stabilitas internal dan mengoptimalkan pendapatan dari minyak.
Kesimpulannya, Irak di era Ottoman memiliki ekonomi agraris dan perdagangan regional, sedangkan Saudi modern, termasuk Nejed dan Hijaz, berkembang menjadi ekonomi berbasis sumber daya strategis yang kaya minyak. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh geopolitik, stabilitas politik, dan kemampuan manajemen sumber daya alam dalam membentuk kekuatan ekonomi regional.