Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan penghapusan kemiskinan dan kelaparan sebagai prioritas utama kepemimpinannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Annual Meeting The World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.
Prabowo menekankan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Hal ini menjadi modal penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat lebih jauh.
Namun, keberhasilan misi ini tidak bisa hanya bergantung pada Presiden. Menteri dan kepala daerah di seluruh Indonesia dituntut untuk mengambil langkah konkret agar visi pengentasan kemiskinan bisa terealisasi.
Langkah pertama yang harus ditempuh adalah perencanaan strategis berbasis data. Data yang akurat mengenai jumlah penduduk miskin, wilayah terdampak, dan kelompok rentan menjadi fondasi bagi penyusunan program dan alokasi anggaran.
Kedua, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi hal wajib. Sinergi antara Kementerian Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Koperasi/UMKM perlu dijalankan agar program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Selain itu, menteri dan kepala daerah wajib memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sistem digital dapat digunakan untuk memverifikasi penerima manfaat sehingga bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan.
Program pemberdayaan ekonomi juga harus menjadi prioritas. Pelatihan keterampilan, akses permodalan UMKM, serta inkubasi usaha mikro bisa mendorong masyarakat miskin menjadi mandiri secara ekonomi.
Tak kalah penting, integrasi layanan pendidikan dan kesehatan harus diperkuat. Anak-anak miskin perlu tetap bersekolah, memperoleh nutrisi memadai, dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas.
Monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan program. Menteri dan kepala daerah perlu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan target pengentasan kemiskinan tercapai dan segera memperbaiki strategi bila diperlukan.
Inovasi dalam program sosial juga menjadi syarat mutlak. Pemerintah daerah dan kementerian bisa memanfaatkan digitalisasi bantuan, penggalangan dana komunitas, atau kemitraan dengan sektor swasta agar program lebih efektif.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi agar program berjalan adil. Laporan capaian program harus dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau progres dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
Kepala daerah diminta untuk memprioritaskan wilayah tertinggal dan daerah dengan kemiskinan ekstrem. Bantuan tidak boleh hanya berfokus di kota besar, tetapi harus menjangkau desa dan kelurahan yang paling membutuhkan.
Partisipasi masyarakat lokal dan lembaga swadaya menjadi faktor penunjang keberhasilan. Pelibatan tokoh masyarakat dan LSM dapat membuat program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan efektivitasnya.
Misi Presiden Prabowo menuntut pendekatan terintegrasi antara bantuan langsung dan pemberdayaan. Bantuan sosial harus dilengkapi dengan peluang ekonomi agar masyarakat tidak kembali jatuh miskin setelah program berakhir.
Selain itu, penggunaan teknologi dapat mempercepat pencapaian target. Sistem digitalisasi bantuan, pelaporan online, dan pemetaan kemiskinan berbasis data real-time menjadi instrumen penting.
Menteri dan kepala daerah harus menetapkan indikator kinerja yang jelas. Misalnya, pengurangan jumlah keluarga miskin, peningkatan akses pangan, dan pertumbuhan usaha mikro sebagai ukuran keberhasilan.
Pendekatan berbasis hasil harus didorong. Bukan hanya jumlah program atau anggaran yang dicairkan, tetapi sejauh mana program memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan kelaparan.
Kebijakan fiskal dan anggaran daerah perlu diarahkan mendukung misi ini. Anggaran harus difokuskan pada program yang secara langsung mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Misi Presiden bukan sekadar janji, melainkan panggilan tindakan bagi seluruh pejabat negara. Menteri dan kepala daerah yang tidak menjalankan peranannya berisiko menghambat tercapainya target nasional.
Pada akhirnya, kesuksesan misi pengentasan kemiskinan dan kelaparan akan terlihat bila semua pihak bekerja selaras. Presiden, menteri, kepala daerah, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk memastikan setiap warga menikmati kehidupan layak.
Dengan langkah-langkah konkrit ini, cita-cita Presiden Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan kelaparan di Indonesia dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan misi tersebut.