Dulu Sama Kaya, Kini Saudi Unggul dan Irak Tertinggal

Sejak era 1980-an, Irak dan Arab Saudi sama-sama dikenal sebagai negara kaya minyak dengan ekonomi bergantung pada energi. Cadangan minyak keduanya menjadi tulang punggung pertumbuhan dan sumber devisa utama. Namun, perjalanan ekonomi keduanya berakhir sangat berbeda.

Pada puncak era Saddam Hussein, GDP Irak sempat menyentuh angka 120 miliar dolar AS. Pada masa itu, Baghdad dipenuhi kendaraan mewah, dan negara ini mampu membantu pembangunan jalan di Yordania dan Suriah. Perekonomian Irak terlihat kokoh dan berpengaruh di kawasan.

Sebaliknya, Saudi pada masa itu memiliki cadangan minyak lebih besar dan stabilitas politik yang relatif terjaga. Produksi minyak Saudi bisa terus dioptimalkan, dan negara tersebut memanfaatkan kelebihan pendapatan minyak untuk investasi infrastruktur.

Perbedaan besar mulai terlihat ketika Irak menghadapi konflik berkepanjangan. Perang Iran-Irak pada 1980-an, invasi Kuwait 1990, perang Teluk 1991, embargo internasional, hingga invasi Amerika Serikat 2003 membuat ekonomi Irak terus terguncang. Infrastruktur hancur, investasi terhenti, dan stabilitas sosial menurun.

Sementara itu, Saudi berhasil menjaga keamanan internalnya. Stabilitas politik memungkinkan Riyadh melakukan ekspansi investasi besar-besaran di sektor minyak maupun non-minyak. Negara ini membangun pelabuhan, bandara, dan kota baru untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Diversifikasi ekonomi menjadi faktor kunci Saudi. Program Vision 2030 menekankan investasi di energi terbarukan, pariwisata, dan sektor halal, sehingga perekonomian Saudi tidak sepenuhnya bergantung pada minyak. Irak, sebaliknya, tidak sempat melakukan diversifikasi karena fokus pada pemulihan pasca-konflik.

Produktivitas dan kapasitas investasi Saudi unggul karena pemerintah mampu memanfaatkan cadangan minyak untuk pembangunan yang produktif. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk program strategis, bukan biaya perang atau keamanan internal seperti di Irak.

Harga minyak dan kendali produksi juga memperkuat posisi Saudi. Riyadh mampu menyesuaikan produksi melalui OPEC dan menjual minyak pada harga optimal, sementara Irak sering harus menjual di bawah harga pasar karena sanksi dan ketidakamanan di ladang minyak.

Perbedaan ini memengaruhi GDP per kapita. Saudi bisa mempertahankan pertumbuhan per kapita lebih tinggi dengan jumlah penduduk yang terkontrol dan migrasi tenaga kerja yang diatur. Irak mengalami pertumbuhan per kapita yang lambat karena populasi meningkat cepat tanpa pendapatan merata.

Jika konflik dan sanksi tidak pernah terjadi, beberapa analis memperkirakan GDP Irak saat ini bisa berada di kisaran 300–400 miliar dolar AS. Namun kenyataan memperlihatkan negara ini justru menghadapi stagnasi ekonomi dan ketimpangan sosial yang tinggi.

Saat ini, GDP Saudi melampaui 1 triliun dolar AS. Keberhasilan ini bukan sekadar karena cadangan minyak yang lebih besar, tetapi juga karena stabilitas politik, diversifikasi ekonomi, dan kemampuan mengelola pendapatan secara produktif.

Irak, meski memiliki cadangan minyak signifikan, terlihat miskin di jalanan Baghdad yang dipenuhi transportasi sederhana mirip bajaj tiga roda. Kondisi ini mencerminkan kerusakan infrastruktur dan rendahnya daya beli masyarakat.

Perbedaan lain terlihat dari kontribusi Saudi terhadap kawasan. Riyadh mampu membantu pembangunan regional, investasi infrastruktur di negara tetangga, serta mendukung proyek ekonomi lintas Arab. Irak kini hampir tidak terlihat aktif membantu sesama negara Arab.

Analisis sektor minyak juga menunjukkan Saudi memanfaatkan setiap barel minyak untuk meningkatkan produktivitas nasional. Irak kehilangan potensi besar karena ladang minyak sering terganggu konflik dan korupsi internal.

Produktivitas ekonomi kedua negara juga berbeda. Saudi mengukur keberhasilan melalui indikator seperti RASK—Revenue per Available Seat-Km—dalam sektor transportasi dan indikator investasi lainnya, sementara Irak fokus sekadar menjaga produksi minyak mentah tanpa pengelolaan optimal.

Stabilitas politik Saudi memungkinkan perencanaan jangka panjang dan pembangunan kota baru seperti NEOM, sedangkan Irak terus fokus pada pemulihan pasca-perang dan keamanan internal.

Dengan kapasitas produksi minyak yang lebih fleksibel, Saudi mampu menstabilkan pasar domestik dan internasional, menjaga harga optimal, serta memaksimalkan pendapatan negara. Irak sering kehilangan kesempatan tersebut karena tekanan eksternal dan internal.

Perbedaan GDP, meski cadangan minyak awalnya serupa, mencerminkan dampak besar stabilitas politik, investasi produktif, dan manajemen ekonomi yang konsisten. Saudi berhasil memanfaatkan sumber daya secara strategis, Irak tertinggal akibat konflik panjang.

Kesimpulannya, perbedaan ekonomi Saudi dan Irak bukan hanya soal cadangan minyak, tetapi juga soal manajemen, stabilitas, diversifikasi, dan produktivitas. GDP besar tidak selalu berarti kesejahteraan merata, seperti terlihat di Irak saat ini.

Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi negara penghasil minyak lainnya. Stabilitas, perencanaan strategis, dan pengelolaan pendapatan secara produktif lebih menentukan pertumbuhan jangka panjang dibanding hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

Pada era Ottoman, wilayah yang kini menjadi Irak merupakan salah satu provinsi penting dengan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan sungai. Sungai Tigris dan Efrat menjadi jalur vital bagi transportasi komoditas seperti gandum, kurma, dan kapas. Meski kaya sumber daya alam, termasuk ladang minyak yang mulai dieksplorasi di awal abad ke-20, infrastruktur terbatas dan kendali pusat Ottoman menekankan pajak dan distribusi hasil pertanian ke Istanbul. Ekonomi lebih bersifat subsisten dan bergantung pada kondisi politik serta keamanan lokal.

Sementara itu, wilayah Nejed dan Hijaz pada era Ottoman relatif lebih miskin dan terisolasi. Hijaz memiliki peran religius sebagai jalur haji, sehingga perekonomian lokal banyak bergantung pada layanan ziarah dan perdagangan terbatas di kota suci Mekkah dan Madinah. Nejed, dataran pedalaman, bergantung pada peternakan dan perdagangan antar suku, tanpa infrastruktur memadai. Minyak belum menjadi faktor signifikan, sehingga ekonomi lebih tradisional dan terbatas dibandingkan Irak.

Transisi ke Saudi modern, khususnya sejak penemuan minyak pada awal abad ke-20, mengubah secara drastis lanskap ekonomi wilayah Hijaz dan Nejed. Saudi mampu memanfaatkan cadangan minyak untuk membangun infrastruktur, kota baru, dan jaringan transportasi yang modern. Pendapatan dari minyak menjadi sumber devisa utama dan mendukung diversifikasi sektor ekonomi, termasuk pariwisata, perdagangan, dan industri halal. Produksi minyak terpusat pada wilayah barat dan timur, sedangkan Nejed tetap menjadi pusat administratif dan pertanian terbatas.

Perbandingan struktur ekonomi menunjukkan perbedaan signifikan. Irak Ottoman mengandalkan pertanian dan perdagangan sungai, sementara Saudi modern memanfaatkan minyak sebagai tulang punggung pembangunan. Irak hanya mulai mengekspor minyak secara signifikan pada abad ke-20, sehingga ekonomi modernnya sangat tergantung pada sumber daya alam, namun sering terganggu oleh konflik dan ketidakstabilan politik. Saudi, sebaliknya, mampu menjaga stabilitas internal dan mengoptimalkan pendapatan dari minyak.

Kesimpulannya, Irak di era Ottoman memiliki ekonomi agraris dan perdagangan regional, sedangkan Saudi modern, termasuk Nejed dan Hijaz, berkembang menjadi ekonomi berbasis sumber daya strategis yang kaya minyak. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh geopolitik, stabilitas politik, dan kemampuan manajemen sumber daya alam dalam membentuk kekuatan ekonomi regional.

Baca selanjutnya

Bagaimana Cara Mewujudkan Misi Presiden Mengentaskan Kemiskinan?

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan penghapusan kemiskinan dan kelaparan sebagai prioritas utama kepemimpinannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Annual Meeting The World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.

Prabowo menekankan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Hal ini menjadi modal penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat lebih jauh.

Namun, keberhasilan misi ini tidak bisa hanya bergantung pada Presiden. Menteri dan kepala daerah di seluruh Indonesia dituntut untuk mengambil langkah konkret agar visi pengentasan kemiskinan bisa terealisasi.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah perencanaan strategis berbasis data. Data yang akurat mengenai jumlah penduduk miskin, wilayah terdampak, dan kelompok rentan menjadi fondasi bagi penyusunan program dan alokasi anggaran.

Kedua, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi hal wajib. Sinergi antara Kementerian Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Koperasi/UMKM perlu dijalankan agar program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Selain itu, menteri dan kepala daerah wajib memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sistem digital dapat digunakan untuk memverifikasi penerima manfaat sehingga bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan.

Program pemberdayaan ekonomi juga harus menjadi prioritas. Pelatihan keterampilan, akses permodalan UMKM, serta inkubasi usaha mikro bisa mendorong masyarakat miskin menjadi mandiri secara ekonomi.

Tak kalah penting, integrasi layanan pendidikan dan kesehatan harus diperkuat. Anak-anak miskin perlu tetap bersekolah, memperoleh nutrisi memadai, dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas.

Monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan program. Menteri dan kepala daerah perlu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan target pengentasan kemiskinan tercapai dan segera memperbaiki strategi bila diperlukan.

Inovasi dalam program sosial juga menjadi syarat mutlak. Pemerintah daerah dan kementerian bisa memanfaatkan digitalisasi bantuan, penggalangan dana komunitas, atau kemitraan dengan sektor swasta agar program lebih efektif.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi agar program berjalan adil. Laporan capaian program harus dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau progres dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Kepala daerah diminta untuk memprioritaskan wilayah tertinggal dan daerah dengan kemiskinan ekstrem. Bantuan tidak boleh hanya berfokus di kota besar, tetapi harus menjangkau desa dan kelurahan yang paling membutuhkan.

Partisipasi masyarakat lokal dan lembaga swadaya menjadi faktor penunjang keberhasilan. Pelibatan tokoh masyarakat dan LSM dapat membuat program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan efektivitasnya.

Misi Presiden Prabowo menuntut pendekatan terintegrasi antara bantuan langsung dan pemberdayaan. Bantuan sosial harus dilengkapi dengan peluang ekonomi agar masyarakat tidak kembali jatuh miskin setelah program berakhir.

Selain itu, penggunaan teknologi dapat mempercepat pencapaian target. Sistem digitalisasi bantuan, pelaporan online, dan pemetaan kemiskinan berbasis data real-time menjadi instrumen penting.

Menteri dan kepala daerah harus menetapkan indikator kinerja yang jelas. Misalnya, pengurangan jumlah keluarga miskin, peningkatan akses pangan, dan pertumbuhan usaha mikro sebagai ukuran keberhasilan.

Pendekatan berbasis hasil harus didorong. Bukan hanya jumlah program atau anggaran yang dicairkan, tetapi sejauh mana program memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan kelaparan.

Kebijakan fiskal dan anggaran daerah perlu diarahkan mendukung misi ini. Anggaran harus difokuskan pada program yang secara langsung mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Misi Presiden bukan sekadar janji, melainkan panggilan tindakan bagi seluruh pejabat negara. Menteri dan kepala daerah yang tidak menjalankan peranannya berisiko menghambat tercapainya target nasional.

Pada akhirnya, kesuksesan misi pengentasan kemiskinan dan kelaparan akan terlihat bila semua pihak bekerja selaras. Presiden, menteri, kepala daerah, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk memastikan setiap warga menikmati kehidupan layak.

Dengan langkah-langkah konkrit ini, cita-cita Presiden Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan kelaparan di Indonesia dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan misi tersebut.

Baca selanjutnya

Tren Investasi SCF Dorong UMKM Indonesia

Industri UMKM Indonesia kini memasuki babak baru dalam hal akses permodalan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Otoritas Jasa Keuangan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui mekanisme urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Skema ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan modal langsung dari investor publik secara online.

Salah satu contoh implementasi nyata adalah listing saham PT D’Mamam Sehatin Indonesia melalui platform LBS Urun Dana. Platform ini menjadi penghubung antara investor dengan UMKM yang ingin melakukan initial public offering (IPO) skala kecil. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, terutama sektor kuliner, kriya, aplikasi, dan industri modest fashion halal.

LBS Urun Dana sudah memiliki izin resmi Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara SCF, sesuai POJK Nomor 17 Tahun 2025. Legalitas ini menegaskan bahwa setiap penawaran efek di platform tersebut berada dalam pengawasan regulator, sehingga memberi kepastian hukum bagi investor. Keamanan investasi menjadi salah satu prioritas utama.

Melalui mekanisme SCF, investor dapat membeli saham atau sukuk UMKM dengan cara yang transparan. Setiap transaksi dicatat secara resmi, sehingga kepemilikan efek sah di mata hukum. Investor mendapat hak kepemilikan yang setara dengan modal yang ditanamkan, termasuk potensi pembagian dividen sesuai kesepakatan.

Tidak hanya LBS Urun Dana, Indonesia memiliki beberapa platform SCF lain yang telah berizin OJK. Bizhare menjadi salah satu yang paling besar dan terkenal, menyediakan layanan pembelian saham, obligasi, hingga sukuk bagi UMKM dan perusahaan menengah. Basis pengguna Bizhare cukup luas sehingga memudahkan perusahaan mendapatkan pendanaan signifikan.

Santara merupakan platform SCF pelopor di Indonesia. Santara telah membantu banyak UMKM dan usaha menengah menerima modal melalui penawaran efek online. Dengan pengalaman panjangnya, platform ini memiliki reputasi yang stabil dan diakui oleh regulator sebagai penyelenggara legal.

Crowddana juga masuk dalam daftar platform SCF resmi OJK. Fokus utama platform ini adalah penggalangan dana untuk usaha kecil dan menengah melalui penawaran efek kepada publik. Platform ini menjembatani kebutuhan modal UMKM dengan investor ritel yang ingin berpartisipasi dalam pertumbuhan usaha.

LandX menjadi pilihan lain untuk SCF di Indonesia. Platform ini menonjolkan proyek-proyek pembangunan dan UMKM yang membutuhkan pendanaan jangka menengah hingga panjang. Investor dapat membeli efek perusahaan melalui platform ini, memperoleh kepemilikan resmi, dan berpotensi mendapat imbal hasil dari pertumbuhan usaha.

SHAFIQ Digital Indonesia menjadi contoh platform SCF berbasis syariah. Hal ini menjawab kebutuhan investor yang ingin menanamkan modal dengan prinsip halal dan bebas riba. Platform ini fokus pada usaha kreatif, kuliner, dan industri kecil yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, terdapat Dana Saham Bersama (Danasaham) dan FundEx, yang meski skala dana relatif kecil, tetap termasuk platform resmi yang diawasi OJK. Kedua platform ini memfasilitasi UMKM yang membutuhkan modal terbatas untuk ekspansi usaha atau operasional sehari-hari.

Eku.id dan Udana juga termasuk dalam daftar platform SCF, meski beberapa masih dalam pipeline OJK. Mereka menyiapkan layanan penggalangan modal secara online untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Potensi pertumbuhan kedua platform ini cukup menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran investor terhadap SCF.

Seiring berjalannya waktu, tren SCF di Indonesia terus berkembang. Pada 2024, total dana yang dihimpun melalui berbagai platform SCF diperkirakan mencapai Rp1,49 triliun. Jumlah proyek yang terkumpul dari berbagai UMKM dan startup melebihi 780 proyek. Ini menunjukkan minat investor ritel yang cukup tinggi terhadap skema investasi ini.

Program urun dana menjadi alternatif penting bagi UMKM untuk mendapatkan modal. Mengingat 99 persen unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, skema ini menjadi solusi yang tepat untuk memperluas akses pembiayaan di luar perbankan tradisional. SCF memungkinkan pelaku usaha lebih mudah memperoleh modal tanpa harus melalui prosedur yang kompleks.

Platform SCF memberikan kemudahan bagi investor ritel untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan UMKM. Investasi dapat dimulai dengan nominal kecil, sehingga masyarakat luas memiliki peluang untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi kreatif. Investor bisa memiliki saham secara sah melalui platform digital yang terdaftar di OJK.

Transparansi menjadi nilai tambah SCF. Setiap transaksi dan kepemilikan efek dicatat secara resmi, memberikan rasa aman bagi investor. Selain itu, pemantauan regulasi oleh OJK menjamin bahwa perusahaan yang menghimpun dana melalui SCF tidak bertindak sewenang-wenang atau merugikan investor.

SCF juga mendorong UMKM untuk lebih profesional dalam manajemen usaha. Agar dapat menarik investor, perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan, strategi bisnis, dan prospek pertumbuhan yang jelas. Hal ini sekaligus meningkatkan tata kelola dan kredibilitas UMKM di mata publik dan regulator.

Tren SCF menunjukkan sinergi positif antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor. Kemenparekraf memberikan dukungan melalui program seperti Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) untuk menyiapkan UMKM menuju pendanaan online. Skema ini memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis syariah dan digital.

Investor SCF perlu memahami risiko investasi. Meski legal dan diawasi OJK, potensi usaha gagal atau keuntungan yang tidak pasti tetap ada. Hal ini menjadi bagian dari mekanisme pasar, dan investor harus menilai risiko secara bijak sebelum menanamkan modal.

Dengan mekanisme SCF, pemerintah tetap menjalankan peran pengawasan, tetapi UMKM mendapatkan keleluasaan untuk menggalang modal secara fleksibel. Investor pun bisa ikut serta dalam perkembangan usaha dengan cara yang aman dan transparan, menjadikan pasar modal lebih inklusif.

Ke depan, platform SCF diharapkan terus bertambah, memperluas akses UMKM terhadap modal dan memberikan peluang bagi masyarakat umum untuk berinvestasi. Sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan investor akan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih produktif dan berkelanjutan.

SCF menjadi jawaban bagi tantangan permodalan UMKM di era digital. Platform seperti LBS Urun Dana, Bizhare, Santara, Crowddana, dan LandX membuka jalan baru bagi investor dan pelaku usaha untuk bertumbuh bersama. Investasi menjadi lebih inklusif, transparan, dan terjangkau.

Dengan pertumbuhan SCF yang pesat, UMKM Indonesia dapat lebih mudah mendapatkan modal, investor ritel memiliki peluang baru, dan pemerintah menjalankan pengawasan yang efektif. Tren ini diprediksi akan terus memperkuat ekonomi kreatif dan membuka kesempatan investasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Baca selanjutnya

Kontroversi Harga Penerbangan Domestik

Pemerintah Indonesia sejak 2019 telah menetapkan kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019, bertujuan mengatur harga tiket agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara teori, kebijakan ini memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus menjaga keselamatan penerbangan.

Namun, kenyataannya lima tahun berlalu, harga tiket domestik tetap sering melonjak. Contoh terbaru terlihat pada rute Jakarta–Aceh, di mana tiket kelas ekonomi bisa mencapai Rp7 juta saat high demand meski TBA tercatat hanya Rp2,8 juta. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah TBA/TBB benar-benar efektif menurunkan harga tiket.

Para pakar industri penerbangan menilai masalah utama terletak pada karakteristik bisnis maskapai. Maskapai harus menghadapi dua jenis penumpang, yaitu penumpang bisnis dengan kemampuan bayar tinggi dan penumpang wisata yang sensitif terhadap harga. Perbedaan ini menuntut fleksibilitas harga agar maskapai bisa memaksimalkan pendapatan dan meminimalisasi kursi kosong.

Mekanisme yang dikenal sebagai revenue management memungkinkan maskapai menjual tiket berbeda harga sepanjang timeline penerbangan. Penumpang wisata membeli tiket murah jauh hari sebelumnya, sementara penumpang bisnis membayar lebih dekat tanggal keberangkatan. Dengan TBA/TBB, fleksibilitas ini menjadi terbatas.

TBA membatasi harga maksimum, sehingga penumpang bisnis bisa membeli tiket lebih murah dari kemampuan bayar mereka. Di sisi lain, TBB membatasi harga minimum, sehingga penumpang wisata dengan kemampuan bayar rendah sulit mendapatkan tiket murah. Akibatnya, kursi tetap bisa kosong karena harga tidak sesuai preferensi pasar.

Praktik ini berbeda dengan negara lain. Di Amerika Serikat dan sebagian besar Eropa, pemerintah membiarkan harga tiket domestik terbentuk di pasar bebas. Regulasi fokus pada keselamatan, pajak, dan subsidi rute terpencil, bukan menetapkan tarif atas dan bawah secara bersamaan.

Di India dan beberapa negara Asia Selatan, pemerintah pernah menerapkan batas atas harga domestik, tetapi tidak membatasi harga bawah. Hal ini memungkinkan maskapai tetap fleksibel menerapkan diferensiasi harga sesuai profil penumpang. China dan beberapa negara berkembang terkadang menetapkan harga minimum untuk rute tertentu, biasanya untuk maskapai milik negara dan terkait subsidi, bukan semua maskapai.

Perbandingan ini menunjukkan Indonesia unik. TBA dan TBB diterapkan bersamaan, membatasi maskapai untuk memaksimalkan pendapatan sekaligus menyesuaikan kapasitas. Kondisi ini berpotensi membuat tiket kelas ekonomi tetap mahal saat permintaan tinggi.

Contohnya, rute Jakarta–Aceh saat Nataru mengalami lonjakan harga hingga Rp7 juta. Maskapai tetap tunduk pada TBA, tetapi karena kursi penuh di level harga yang diperbolehkan, harga fleksibel atau kelas tambahan menjadi mahal. Penumpang wisata yang sensitif harga justru kesulitan memperoleh tiket.

Selain itu, TBB bertujuan mencegah praktik predatory pricing yang bisa mengorbankan keselamatan. Maskapai tidak boleh menurunkan harga terlalu rendah sehingga memotong biaya penting, misalnya perawatan, bahan bakar, dan standar keselamatan. Tujuan baik ini kadang berlawanan dengan upaya penurunan harga.

Para analis menyebut paradigma yang digunakan pemerintah masih berbasis biaya, bukan produktivitas. Pemerintah menekankan pengurangan pajak, cukai suku cadang, dan fuel surcharge. Sementara itu, strategi revenue management maskapai, yang berbasis produktivitas, kurang mendapat ruang.

Revenue management memungkinkan maskapai menyesuaikan harga dengan tingkat permintaan dan kemampuan bayar penumpang. Dengan sistem ini, kursi tidak terbuang percuma dan pendapatan maskapai bisa maksimal. Namun TBA/TBB mengurangi kemampuan maskapai menjalankan strategi tersebut.

Akibatnya, tiket domestik tidak turun sesuai harapan meski pemerintah telah menerapkan kebijakan lima tahun terakhir. Penumpang bisnis tetap mendapatkan keuntungan karena harga terkendali, sedangkan penumpang wisata merasakan harga tinggi dan terbatasnya tiket murah.

Kondisi ini membuat beberapa relawan kemanusiaan, seperti ke Aceh, terpaksa menempuh rute via Malaysia untuk mendapatkan tiket lebih murah. Rute tidak langsung ini menawarkan harga jauh lebih rendah dibanding penerbangan langsung dari Jakarta.

Analisis ini menunjukkan TBA/TBB bukan solusi tunggal menurunkan harga tiket. Sebaliknya, kebijakan ini menimbulkan efek samping bagi penumpang kelas ekonomi dan menghambat maskapai menjalankan diferensiasi harga secara efektif.

Pakar industri menyarankan pemerintah mempertimbangkan penghapusan TBA/TBB dan fokus pada pengawasan produktivitas maskapai, misalnya melalui Revenue per Available Seat-Km (RASK). RASK mengukur pendapatan per kursi yang tersedia, termasuk kursi kosong, sehingga maskapai terdorong memaksimalkan kapasitas.

Dengan mengukur kinerja melalui RASK, pemerintah tetap bisa mengawasi keselamatan dan efisiensi maskapai tanpa mengekang fleksibilitas harga. Sistem ini memberi ruang bagi maskapai meningkatkan pendapatan sekaligus menyediakan tiket murah bagi penumpang sensitif harga.

Penghapusan TBA/TBB juga memungkinkan maskapai merespons kondisi high demand secara alami, menyesuaikan harga sesuai preferensi penumpang bisnis maupun wisata. Dengan begitu, kursi kosong dapat diminimalkan dan harga tiket menjadi lebih adil bagi semua penumpang.

Di sisi konsumen, strategi ini menjanjikan lebih banyak tiket kelas ekonomi yang terjangkau, sementara penumpang bisnis tetap mendapatkan kenyamanan dan fleksibilitas. Pendekatan berbasis produktivitas ini sudah terbukti di banyak negara maju dan berkembang.

Kesimpulannya, keberadaan TBA/TBB bertujuan baik, tetapi implementasinya menyebabkan tiket domestik tetap mahal. Indonesia perlu meninjau ulang regulasi ini dan beralih ke sistem pengukuran produktivitas maskapai agar tujuan tiket terjangkau, aman, dan efisien bisa tercapai.

Baca selanjutnya

Perbandingan Fregat Asia: Jinnah vs Merah Putih

Fregat modern menjadi tulang punggung armada laut negara-negara Asia. Pakistan dan Indonesia sama-sama menaruh perhatian serius pada pembangunan fregat kelas baru, masing-masing dengan visi kedaulatan maritim yang berbeda.

Pakistan menghadirkan Jinnah-class frigate, frigat multi-peran pertama yang sepenuhnya dirancang dan dibangun secara lokal oleh negara tersebut. Kapal ini dinamai untuk menghormati Muhammad Ali Jinnah, pendiri Pakistan.

Proyek Jinnah-class resmi dimulai dengan kontrak yang ditandatangani pada 3 November 2025 antara Pakistan Navy dan Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW). Fregat pertama diperkirakan masuk armada pada 2028.

Desain Jinnah-class menekankan pada kemampuan multi-peran, mulai dari pengawalan konvoi, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, hingga pertahanan udara jarak menengah. Hal ini menegaskan ambisi Pakistan untuk memiliki fregat yang fleksibel di Samudra Hindia.

Sementara itu, Indonesia mengembangkan Fregat kelas Balaputradewa, sebelumnya dikenal sebagai Fregat Merah Putih, yang dibangun oleh PAL Indonesia dengan lisensi desain dari Denmark, yakni Iver Huitfeldt class atau Arrowhead 140 / Tipe 31.

Proses lisensi dan adaptasi desain oleh Indonesia dimulai sejak September 2021, menandai langkah strategis TNI AL untuk memperkuat kemampuan pertahanan laut regional dengan teknologi modern dan terbukti.

Dari segi desain, Jinnah-class merupakan produk lokal Pakistan dengan semua sistem dirancang di dalam negeri. Sebaliknya, Balaputradewa mengadopsi desain yang sudah teruji dari Eropa, kemudian disesuaikan untuk kebutuhan operasi Indonesia.

Dalam hal tonase dan dimensi, Jinnah-class diperkirakan memiliki panjang dan kapasitas menengah, cukup untuk misi anti-kapal permukaan dan pertahanan udara. Balaputradewa memanfaatkan lambung Arrowhead 140 yang terkenal stabil, modular, dan dapat menampung berbagai sensor serta persenjataan modern.

Persenjataan Jinnah-class belum dipublikasikan sepenuhnya, tetapi fokusnya adalah fleksibilitas multi-peran, termasuk rudal anti-kapal, meriam utama kaliber sedang, dan sistem pertahanan udara menengah.

Fregat Merah Putih/Balaputradewa memiliki modul senjata yang bisa dikustomisasi: meriam utama 127 mm, peluncur rudal anti-kapal, sistem pertahanan udara jarak menengah, serta kemampuan anti-kapal selam. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan desain Arrowhead 140.

Dari sisi produksi, Jinnah-class menjadi simbol kemandirian industri pertahanan Pakistan, menandai transisi dari ketergantungan impor ke pengembangan teknologi lokal.

Sebaliknya, Balaputradewa mengandalkan kombinasi transfer teknologi dan kemampuan PAL Indonesia, yang memungkinkan pembangunan frigat kelas dunia sambil memperkuat ekosistem industri maritim domestik.

Dalam konteks geopolitik, Jinnah-class menekankan strategi Pakistan di Samudra Hindia dan Laut Arab, sedangkan Balaputradewa memperkuat pengawasan wilayah perairan Indonesia yang luas, termasuk Selat Malaka dan Laut Sulawesi.

Dari perspektif modularitas, Balaputradewa memiliki sistem yang lebih mudah diupgrade di masa depan karena basis Arrowhead 140 sudah mengintegrasikan standar NATO. Jinnah-class akan bergantung pada pengembangan lokal Pakistan sendiri untuk upgrade.

Kemampuan elektronik dan sensor menjadi pembeda lain. Balaputradewa sudah dirancang untuk interoperabilitas dengan sistem sensor modern dari berbagai negara, sedangkan Jinnah-class kemungkinan menggunakan kombinasi radar lokal dan teknologi impor tertentu.

Dari sudut estetika dan kapal perang modern, Balaputradewa menampilkan garis lambung stealth yang menurunkan radar cross section. Jinnah-class, meski fokus pada fungsi, kemungkinan juga mengadopsi elemen stealth, tetapi lebih menonjolkan daya tahan dan kemampuan multi-peran.

Kecepatan operasional dan daya jelajah juga menjadi faktor kunci. Balaputradewa mampu menempuh jarak jauh dengan efisiensi bahan bakar tinggi, ideal untuk patroli maritim di wilayah laut luas Indonesia. Jinnah-class diproyeksikan cocok untuk operasi regional di Samudra Hindia.

Dari sisi simbolik, Jinnah-class mempertegas identitas nasional Pakistan dalam pertahanan laut. Balaputradewa, atau Fregat Merah Putih, menjadi lambang modernisasi armada TNI AL sekaligus penguatan industri maritim domestik.

Kedua fregat ini, meski berbeda filosofi pembangunan, menunjukkan tren Asia Tenggara dan Asia Selatan dalam memperkuat armada laut dengan kombinasi teknologi lokal dan transfer teknologi.

Singkatnya, duel antara Jinnah-class dan Fregat Merah Putih/Balaputradewa adalah perwujudan strategi pertahanan maritim dua negara yang berbeda: Pakistan mengutamakan kemandirian desain, sedangkan Indonesia mengutamakan adaptasi desain global dengan fleksibilitas dan modularitas tinggi.

Baca selanjutnya

Organisasi Selatan Bermunculan, STC Diujung Tantangan dalam Politik Yaman

Dalam beberapa minggu terakhir, muncul gelombang organisasi baru yang menyatakan dukungan terhadap dialog Selatan di Yaman. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik tentang motif dan tujuan sebenarnya dari pembentukan kelompok-kelompok tersebut, terutama di tengah dominasi STC di wilayah Selatan.

Salah satu organisasi yang mencuat adalah Konferensi Nasional Socotra, yang dengan tegas menyambut undangan Arab Saudi untuk pertemuan dialog selatan. Pernyataan resmi mereka menegaskan dukungan terhadap keputusan pemerintah Yaman menarik pasukan UAE dan menegaskan kedaulatan negara atas keamanan dan kekuatan militer.

Selain Socotra, muncul juga Inisiatif Nasional Selatan, yang menggarisbawahi pentingnya dialog selatan-selatan yang inklusif, melibatkan seluruh komponen politik dan masyarakat Selatan. Mereka menekankan bahwa forum ini adalah kesempatan untuk menemukan solusi adil dan berkelanjutan bagi permasalahan sejarah dan politik Selatan.

Motivasi di balik munculnya organisasi-organisasi baru ini tampaknya tidak hanya untuk berpartisipasi dalam dialog, tetapi juga untuk mengisi kemungkinan kekosongan kekuasaan jika STC suatu saat dinyatakan sebagai organisasi terlarang atau dibatasi perannya oleh PLC.

Pernyataan Inisiatif Nasional Selatan menegaskan bahwa keberhasilan dialog hanya dapat dicapai melalui partisipasi semua pihak, tanpa mengecualikan komponen manapun. Hal ini menunjukkan kesadaran mereka akan risiko monopoli kekuasaan oleh satu faksi tunggal.

Arab Saudi, sebagai tuan rumah dialog, dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan kelompok baru. Dukungan Riyadh dianggap memberi legitimasi politik terhadap eksistensi organisasi-organisasi ini di kancah politik Selatan.

Munculnya kelompok-kelompok baru juga mencerminkan dinamika persaingan internal di Selatan. Mereka berupaya menunjukkan bahwa alternatif terhadap STC bukan hanya realistis, tetapi juga bisa mewakili aspirasi masyarakat Selatan yang lebih luas.

Konferensi Socotra menekankan pentingnya menjaga keamanan pulau-pulau dan wilayah strategis, termasuk pelabuhan dan akses laut, dari potensi gangguan atau kekacauan. Pernyataan ini menunjukkan kesiapan mereka untuk mengambil peran praktis jika diperlukan.

Inisiatif Nasional Selatan menegaskan bahwa solusi yang sah dan berkelanjutan harus lahir dari kesepakatan semua faksi, bukan keputusan sepihak. Ini menjadi pesan langsung kepada STC bahwa dialog tidak boleh didominasi oleh satu kelompok saja.

Organisasi baru ini juga berupaya memposisikan diri sebagai penjaga kepentingan rakyat Selatan, menekankan hak-hak politik dan aspirasi sosial yang selama ini kerap dikalahkan oleh dominasi STC.

Publik dan pengamat politik menilai, kemunculan organisasi-organisasi ini meningkatkan tekanan pada STC untuk bersikap kooperatif dalam pertemuan Riyadh mendatang. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kelompok lain tanpa konsekuensi politik.

Jika STC menolak partisipasi organisasi-organisasi ini dalam dialog, risiko konflik politik meningkat. Isu eksklusi bisa memicu ketegangan baru di Aden dan provinsi Selatan lainnya.

Sebagai strategi, organisasi baru ini sudah melakukan komunikasi awal dengan berbagai tokoh dan faksi lokal, membangun jaringan dan dukungan sebelum pertemuan resmi dimulai. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk diakui dalam proses negosiasi.

Arab Saudi diharapkan memainkan peran mediasi yang kuat, memastikan dialog berlangsung inklusif dan mengurangi kemungkinan satu pihak mendominasi hasil pertemuan.

Beberapa analis politik menilai bahwa jika STC tetap menolak, organisasi-organisasi baru dapat menarik simpati publik dan dukungan internasional, sehingga memperkuat posisi tawar mereka di kancah politik.

Munculnya inisiatif ini juga menjadi sinyal bahwa masyarakat dan faksi lain di Selatan tidak sepenuhnya pasif. Mereka siap mengambil peran dalam pengambilan keputusan jika STC gagal mewakili seluruh kepentingan.

Inisiatif Nasional Selatan menegaskan bahwa dialog harus menjadi forum nyata, bukan sekadar simbolik, dengan jaminan partisipasi penuh bagi semua pihak. Ini menjadi landasan legitimasi politik mereka di masa depan.

Keberadaan organisasi baru juga menandai bahwa politik Selatan semakin plural. Tidak ada satu faksi tunggal yang bisa mendominasi, sehingga dialog menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga stabilitas.

Jika proses Riyadh berjalan efektif, faksi non-STC berpotensi memperoleh posisi formal dalam pemerintahan lokal, misalnya di jajaran gubernur Aden, memperluas representasi politik di wilayah Selatan.

Akhirnya, kemunculan organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa dialog Selatan bukan hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga peluang strategis untuk membangun kesetaraan politik, legitimasi, dan stabilitas jangka panjang bagi masyarakat Selatan.

Baca selanjutnya